Pemprov Jateng Janji Kembalikan 1.947 Sertifikat Tanah Petani Pagilaran

20 Oct 2026, 13:01 WIBKota Semarang2 min read

Fariz Fardianto

News

Channel

Add Us on Google

Pemprov Jateng Janji Kembalikan 1.947 Sertifikat Tanah Petani Pagilaran

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama pengurus HKTI Jateng Sri Hartini saat membahas pengembalian sertifikat tanah milik petani Pagilaran. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemprov Jawa Tengah menjanjikan pengembalian gratis 1.947 sertifikat tanah petani kebun teh PT Pagilaran yang tertahan puluhan tahun akibat piutang macet.
Sertifikat berasal dari program kemitraan PT Pagilaran pada 1984, ketika perusahaan menyerap panen teh petani; kemitraan tersebut kini sudah tidak berjalan.
Pemerintah menyebut usulan pemutihan kewajiban telah disetujui Presiden; sekitar 700 sertifikat sudah diserahkan di Batang, sementara 80 lainnya masih ditelusuri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

1984

Sertifikat tanah petani Pagilaran berasal dari program kemitraan PT Pagilaran. Sertifikat kemudian tertahan akibat piutang petani yang macet.

20 Oktober 2026

Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan 1.947 sertifikat tanah petani akan dikembalikan tanpa biaya. Pemerintah melanjutkan verifikasi setelah usulan pemutihan kewajiban disetujui Presiden.

kini

Kemitraan PT Pagilaran dengan petani sudah tidak berjalan. Sebanyak 1.947 sertifikat telah teridentifikasi, sedangkan 80 lainnya masih ditelusuri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemerintah Jawa Tengah menyiapkan pengembalian gratis 1.947 sertifikat tanah petani kebun teh PT Pagilaran yang tertahan puluhan tahun akibat piutang macet.
Who?
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Distannak Jawa Tengah, pemerintah daerah, HKTI Jawa Tengah, serta petani kebun teh PT Pagilaran terlibat dalam proses pengembalian.
Where?
Sertifikat berkaitan dengan petani kebun teh PT Pagilaran; sekitar 700 sertifikat tahap pertama telah diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
When?
Rencana pengembalian dibahas pada Selasa, 20 Oktober 2026. Sertifikat tersebut telah tertahan lebih dari 40 tahun sejak program kemitraan pada 1984.
Why?
Sertifikat dijaminkan atau disimpan karena piutang petani macet dalam program kemitraan PT Pagilaran. Pemerintah mengusulkan pemutihan kewajiban agar sertifikat dapat dikembalikan.
How?
Pemerintah melakukan verifikasi lapangan dan menyerahkan sertifikat secara bertahap tanpa biaya. Sebanyak 1.947 sertifikat telah teridentifikasi, sementara 80 lainnya masih menunggu penelusuran pemilik atau ahli waris.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah Jawa Tengah mau mengembalikan 1.947 surat tanah petani teh Pagilaran. Surat itu lama disimpan karena ada utang yang belum selesai. Pak Ahmad Luthfi bilang petani tidak perlu bayar. Sebagian surat sudah diberikan di Batang. Masih ada 80 surat yang pemiliknya belum ditemukan karena ada yang meninggal atau pindah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rencana pengembalian sertifikat secara gratis memberi ruang lega bagi petani Pagilaran yang dokumennya tertahan akibat persoalan lama. Verifikasi lapangan telah mengidentifikasi 1.947 sertifikat, menunjukkan proses administratif bergerak dengan dasar data yang jelas. Penyerahan bertahap juga mencerminkan upaya pemerintah memastikan hak pemilik yang terverifikasi dapat dipulihkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Semarang, IDN Times - Sebanyak 1.947 lembar sertifikat tanah milik para petani kebun teh PT Pagilaran akan dikembalikan. Pemprov Jawa Tengah menjanjikan pengembalian dilakukan secara gratis agar tidak membebani para petani kebun teh.

Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, pengembalian sertifikat tersebut tidak akan membebani petani dengan biaya.

“Tanpa biaya,” tegas Ahmad Luthfi saat membahas rencana pengembalian sertifikat bersama jajaran pemerintah daerah dan pengurus HKTI Jawa Tengah, Selasa (20/10/2026).

Bertahun-tahun petani teh Pagilaran terkena kredit macet

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan pengurus HKTI Jateng Sri Hartini. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Jawa Tengah, Defranscisco Dasilva Tavares, juga menuturkan sertifikat tanah milik petani Pagilaran berasal dari program kemitraan PT Pagilaran pada 1984.

Dalam skema tersebut, perusahaan menyerap hasil panen teh petani.

Namun, persoalan piutang yang macet membuat sertifikat milik petani tertahan hingga puluhan tahun. Kemitraan tersebut kini sudah tidak berjalan.

“Jadi itu sertifikat sudah 40 tahun yang diagunkan ke perusahaan atau disimpan di kita, karena dulu ada piutang yang macet oleh petani,” kata Frans.

Usulan pengembalian sertifikat tanah diklaim disetujui presiden

Ilustrasi sertifikat tanah elektronik (IDN Times/Paulus Risang)

Menurut Frans, pemerintah mengusulkan pemutihan kewajiban tersebut kepada Presiden agar sertifikat dapat dikembalikan kepada masyarakat.

Usulan itu telah mendapat persetujuan, sehingga pemerintah melanjutkan proses verifikasi sebelum penyerahan.

“Kebijakan itu kita usulkan ke presiden dan sudah setuju untuk dikembalikan. Maka kita verifikasi dan kita kembalikan setelah 40 tahun lebih,” ujarnya.

80 pemilik sertifikat belum teridentifikasi karena ada yang meninggal

Ilustrasi sertifikat tanah. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Pengembalian sertifikat dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, sekitar 700 sertifikat telah diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Batang.

Untuk tahap berikutnya, pemerintah mencatat 2.027 sertifikat yang menjadi sasaran pendataan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.947 sertifikat telah berhasil diidentifikasi melalui verifikasi lapangan.

Sementara itu, 80 sertifikat lainnya belum teridentifikasi. Kendalanya antara lain pemilik yang telah meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, serta persoalan lain yang masih membutuhkan penelusuran.

“Sebanyak 1.947 sudah kami identifikasi, sedangkan 80 itu belum teridentifikasi karena orangnya sudah meninggal, sudah pindah, dan sebagainya,” jelas Frans.

Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan proses pengembalian sertifikat kepada pemilik yang telah terverifikasi. Adapun sertifikat yang belum teridentifikasi masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.