Pemprov Jateng Kebut Kurangi 274.514 Backlog Rumah di 2026

26 Feb 2026, 13:00 WIB

Seorang buruh bangunan menyelesaikan pengerjaan unit rumah bersubsidi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026). Sinergi antara pengembang dan Bank BTN dalam ekosistem perumahan nasional bertujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi para pekerja di sekitar kawasan industri. (IDN Times/Dhana Kencana)

Intinya Sih

Pemprov Jawa Tengah menargetkan pengurangan backlog perumahan sebanyak 274.514 unit hingga tahun 2026 untuk mempertahankan capaian positif yang telah diraih pada tahun sebelumnya.
Keberhasilan program ini didukung kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, CSR perusahaan, Baznas, dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan rumah layak huni.
Langkah strategis mencakup pembangunan rumah susun, perluasan rumah bersubsidi, perbaikan RTLH, serta percepatan relokasi bagi warga terdampak bencana di berbagai wilayah Jateng.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menargetkan pengurangan angka kebutuhan rumah atau backlog sebanyak 274.514 unit di wilayahnya pada tahun 2026. Angka penyediaan hunian itu dicanangkan untuk mempertahankan capaian positif yang telah berhasil direalisasikan sepanjang tahun 2025.

1. Optimis bisa menyelesaikan backlog

Ilustrasi foto udara kompleks perumahan KPR subsidi. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan menyatakan optimis pihaknya dalam menuntaskan persoalan ketersediaan hunian tersebut.

"Kita berharap dapat mencapai angka-angka tersebut, sehingga beban backlog perumahan benar-benar bisa terselesaikan pada masa kepemimpinan kepala daerah," ujar Boedyo usai mendampingi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Menurut Boedyo, keberhasilan menekan angka backlog pada 2025 merupakan hasil dari kolaborasi lintas sektor yang kuat. Sinergi itu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga partisipasi aktif masyarakat.

2. Percepatan program 3 juta rumah dan inovasi

Ilustrasi foto udara kompleks perumahan KPR subsidi. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Agenda utama berfokus pada langkah percepatan program 3 juta rumah serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrem.

Pemerintah pusat menegaskan, kolaborasi dan terobosan dari pemerintah daerah adalah kunci. Hal itu mencakup inovasi pembangunan rumah susun, perluasan rumah bersubsidi, dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Diperlukan kepala daerah-kepala daerah yang memiliki jiwa inovasi, sehingga berusaha mencari solusi pemecahan sektor perumahan ini dengan berbagai macam," jelas Boedyo meneruskan arahan kementerian.

3. Data pencapaian di Jawa Tengah

Pekerja menyelesaikan pembangunan hunian tipe 30/60 di sebuah proyek perumahan subsidi Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026). Lewat dukungan pembiayaan yang konsisten dari Bank BTN, roda industri properti lokal terus berputar untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi buruh perempuan dan pekerja informal. (IDN Times/Dhana Kencana)

Boedyo menambahkan, di bawah pihaknya terus menggenjot penurunan backlog dengan menggandeng organisasi pengembang perumahan. Selain itu, percepatan relokasi bagi warga terdampak bencana juga menjadi prioritas, baik melalui penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap.

Berikut data pencapaian dan target sektor perumahan di Provinsi Jawa Tengah:

Target Pengurangan Backlog 2026: Sebanyak 274.514 unit rumah.
Capaian Pengurangan Backlog 2025: Sebanyak 274.514 unit rumah.
Perbaikan RTLH 2025: Sebanyak 17.000 unit rumah diperbaiki menggunakan alokasi APBD Pemprov Jateng.
Skema Pembiayaan Lintas Sektor: Optimalisasi APBN, APBD, CSR Perusahaan, dan dana Baznas.
Fokus Penanganan Khusus: Percepatan relokasi hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana alam.