Pemprov Jateng: Napi Hukuman Ringan Bisa Diganti Pidana Kerja Sosial

Asisten Biro Hukum Setda Jateng, Haerudin mengatakan tak semua narapidana akan memperoleh hukuman pidana kerja sosial. 

Sebab, pihaknya memperkirakan pidana kurungan tetap dijatuhkan bagi terpidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika. 

Sedangkan hukuman pidana kerja sosial diterapkan bagi terpidana dengan masa hukuman yang ringan. 

"Case by case nanti, tidak semua napi dapat diberi hukuman kerja sosial. Tetap ada klasifikasinya. Misalnya (terpidana) yang kategorinya hukuman ringan, itu yang bisa diganti pidana sosial. Kan tidak semua putusan pengadilan mewajibkan pidana kerja sosial. Maka prosesnya akan berjalan sejalan berlakunya perundangan KUHP terbaru," ujar Haerudin kepada IDN Times, Jumat (5/12/2025). 

Ia menyampaikan yang dimaksud terpidana hukuman ringan ialah mereka yang divonis hukuman sekitar enam bulan. Selain itu, terpidana lain yang dianggap majelis hakim punya vonis hukuman rendah, juga akan menjalani pidana kerja sosial. 

"Katakanlah berlaku 2 Januari, tapi tidak serta merta semuanya pidana sosial. Mungkin yang ancaman pidananya tidak lama. Contoh terpidana dengan hukuman enam bulan itu bisa saja," kata Haerudin. 

Lebih lanjut lagi, pelaksanaan pidana kerja sosial membutuhkan sinergitas antara Pemprov Jateng dengan pemerintah kabupaten/kota. Ini karena, katanya seluruh lokasi pidana kerja sosial berada di tiap kabupaten/kota.

Pihaknya pun menyarankan masing-masing bupati dan walikota mendukung pidana kerja sosial karena mereka menjadi pemegang wilayah teritorial. 

"Perlu sinergi dengan pemerintah daerah. Maka ini harus didukung pemda. Soalnya bupati dan walikota memang jadi pelaksana pemegang teritorial. Jadi pas acaranya Kejagung dengan Pak Gubernur kemarin itu ada kesepakatan dengan bupati walikota. Namun implementasinya masih melalui diskusi-diskusi," akunya. 

Apabila mengacu ayat-ayat pada KUHP terbaru, hukuman pidana kerja sosial disesuaikan dengan amar putusan majelis hakim di pengadilan.

Haerudin menjelaskan apabila seorang terpidana yang dijatuhi hukuman pidana kerja sosial tidak sanggup membayar denda, maka pidana diganti dengan kerja sosial. Sebaliknya bagi terpidana yang sanggup membayar denda dari majelis hakim, maka tidak perlu menjalanu pidana kerja sosial. 

"Kemungkinan dari analisa saya, pidana kurungan itu diganti dengan denda, tentu bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, dia ya kerja sosial. Yang mampu bayar denda ya bayar denda, yang tidak mampu ya kerja sosial. Begitu," urainya.