Semarang, IDN Times-Menjelang persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengajak masyarakat lebih giat memerangi politik uang.
Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga, Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Rofiuddin mengungkapkan, sebaran kasus politik uang selama ini masih tergolong mengkhawatirkan.
Muhammad Rofiuddin mengungkapkan, saat pemilu 2019 ini temuan pelanggaran kampanye didominasi kasus politik uang.
"Malahan ada tiga caleg yang menang Pemilu ternyata kedapatan melakukan politik uang. Akhirnya mereka terkena diskualifikasi dan kemenangannya dibatalkan," ujar Rofiuddin, usai menggelar diskusi dengan para mitra kerja lembaganya di Patrajasa Hotel Semarang, Jalan Sisingamangaraja, Selasa (27/8).
Rofiuddin menyatakan, kasus politik uang masih menjadi momok menakutkan bagi para peserta Pemilu. Kendati demikian, ia menyayangkan banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan temuan kasus tersebut kepada pihak Panwaslu tiap kecamatan maupun tingkat kabupaten/kota.
"Hambatan yang sering ditemui di lapangan itu rata-rata warga gak mau lapor kepada kita. Mereka masih ada rasa takut. Oleh karenanya, kita minta masyarakat lebih agresif memerangi politik uang saat Pilkada 2020 nanti," ujarnya.
Untuk saat ini, pihaknya terus berupaya merampungkan proses pengajuan anggaran pengawasan untuk pelaksanaan Pemilu 2020. Para bupati dan walikota telah diminta untuk mempercepat pengesahan anggaran pengawasan untuk dialokasikan kepada Bawaslu di 21 daerah.
"Kalau tidak ada pengawasan, maka nantinya merusak sistem demokrasi. Kita minta beberapa bupati dan walikota segera memperjelas pendanaan pengawasan untuk Pemilu tahun depan. Harus secepatnya clear. Sebab, dari 21 daerah yang ikut Pemilu, sampai saat ini pengajuannya masih diproses. Bahkan, masih terdapat daerah yang mendapat dana pengawasan sangat minim," tukasnya.