Posting Gaji di Media Sosial, Ganjar Tak Tegur Bupati Banjarnegara

Belum lama ini, Budhi Sarwono mengunggah slip gajinya pada media sosial Instagram resmi, @kabupatenbanjarnegara. Dalam unggahan itu, tampak gaji yang diterimanya sebesar Rp5,9 juta.

Dikutip dari rilis resmi yang diterima IDN Times, Senin (7/10), Ganjar ikut mengomentari hal itu. Bahkan dirinya menyatakan hal wajar dan sudah menjadi rahasia umum bahwa gaji kepala daerah sangat kecil.

"Semua tahu, bahwa gaji kepala daerah ya cuma segitu, maka jangan rebutan. Kalau tidak mau gaji segitu, ya jangan jadi kepala daerah," kata Ganjar.

Lebih lanjut, menurutnya seluruh bupati maupun wali kota bahkan gubernur juga sudah mengetahui proses apakah gaji mereka akan naik atau tidak. Sebab hal tersebut sudah dibahas lama oleh presiden, serta beberapa kementerian. Seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Kemungkinan, imbuh Ganjar, rencana kenaikan gaji kepala daerah akan di-launching setelah pelantikan Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2019 mendatang.

"Semua sudah dibahas, Kemendagri sudah menyusun itu. PP (red: Peraturan Pemerintah) nya sudah berujung. Sebentar lagi selesai," tambahnya.

Ihwal kenaikan gaji tersebut, aku Ganjar, sebenarnya Budhi Sarwono juga sudah mengetahuinya.

"Jadi itu (red: soal gaji) jangan diomongkan, karena semua orang sudah tahu. Sebenarnya pak Bupati sudah tahu, kan saat rapat di Istana Bogor. Beliau juga hadir. Kalau memang tidak tahu, boleh bertanya pada saya, pada Kemendagri atau Presiden langsung," papar Ganjar.

Meski menyesalkan atas viralnya unggahan gaji itu, ia tidak akan memberikan teguran kepada Budhi Sarwono. Ganjar hanya meminta kepadanya untuk bersabar.

"Tidak ada teguran. Hanya saya sampaikan saja, sabar," ungkapnya.

Disinggung tentang berapa ideal gaji bagi kepala daerah, bagi Ganjar hal itu sangat relatif. Namun berdasarkan obrolan bersama bupati/wali kota se-Jateng yang dilakukannya, Ganjar menemukan angka yang diharapkan oleh mereka.

Dari pembicaraan tersebut muncul angka Rp100 juta untuk gaji kepala daerah. Meski demikian, hal itu belum dilakukan riset khusus tentang berapa sebenarnya kebutuhan gaji kepala daerah, beserta indikator penunjang lainnya.

"Saat ada kasus OTT (red: Operasi Tangkap Tangan) Kudus, saya tanya apa problemnya. Mereka menjawab bahwa pendapatan kurang. Terus saya tanya kalau kurang berapa? Mereka mengusulkan Rp100 juta. Namun menurut saya, angka Rp100 juta itu masuk akal. Sudah saya komunikasikan dengan Presiden, Kemenkeu dan Kemendagri," terangnya.