Semarang, IDN Times - Kegiatan operasi bagi para pasien di RSUP dr Kariadi Semarang terkena dampak setelah program pendidikan dokter spesialis (PPDS) anestesi disetop Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Fakultas Kedokteran (FK) Undip Semarang, Prof Zainal Muttaqin saat ditemui IDN Times di sela acara solidaritas pendidikan bermartabat di stadium mini FK Undip, Senin (2/9/2024).
Zainal mengatakan adanya penghentian program PPDS anestesi justru berdampak besar terhadap jalannya operasional di RS Kariadi.
"Jadi menganggu sekarang itu jam kerja di Kariadi mau tidak mau diturunkan untuk PPDS pembantu dari 24 jam, menjadi sampai jam 16.00," ujar ahli bedah syaraf Undip tersebut.
Lebih lanjut, ia pun menuturkan bahwa pelaksanaan operasi bagi para pasien di rumah sakit vertikal milik Kemenkes itu juga menurun drastis dengan adanya kasus kematian dokter PPDS anestesi berinisial ARL.
Ia berkata apabila biasanya antrean para pasien yang menjalani operasi hanya berkisar 3-4 bulan saja.
Namun adanya kejadian meninggalnya dokter ARL ditambah penghentian PPDS anestesi menyebabkan jumlah antrean operasi pasien sekarang mencapai enam bulan lamanya.
"Akibatnya jumlah operasinya drop. Akibatnya lagi antrean pasien yang biasanya 3-4 bulan sekarang jadi 6 bulan. Itu kejadiannya sejak kejadian ini," terangnya.
Terganggunya kegiatan operasi pasien, katanya tak lepas dari peran dokter anestesi yang sebenarnya sangat vital bagi sebuah rumah sakit.
Karena pada setiap kegiatan operasi yang membutuhkannya pembedahan memang diperlukan kehadiran seorang dokter anestesi.
"Memang perannya untuk semua kegiatan pembedahan. Pada bedah umum, bedah tulang, bedah syaraf, bedah bayi dan anak, THT, mata harus didampingi anestesi," tuturnya.
Tak cuma itu saja, di setiap bangsal pasien juga membutuhkan peran dokter anestesi. Di RS Kariadi, ia merinci terdapat ruang ICU yang jumlahya 40 bead harus diawasi dokter anestesi.
Kemudian ada juga 16 kamar bedah yang beroperasi 24 jam ditambah 2 kamar bedah emergency, 4 kamar bedah operasi kecil yang juga memerlukan tugas-tugas dari dokter anestesi.
"Padahal di Kariadi itu sehari ada 120-140 operasi," ungkapnya.
Ia mensinyalir persoalan komplek yang muncul di RS Kariadi lantaran disebabkan tuntutan Kemenkes terkait income atau pendapatan di RS Kariadi.
"Karena ada tuntutan Kemenkes yang ada SK dari Dirut Kariadi membuat akhirnya membuat kamar bedah operasi yang full 24 jam. Sehingga untuk menaikkan income rumah sakit maka dinaikan jam operasional kamar operasinya," bebernya.
Terpisah, Koordinator Hukum dan Humas RSUP dr Kariadi, Vivi Vira Viridianti membantah adanya gangguan pelayanan di rumah sakitnya dengan adanya penghentian PPDS anestesi.
"Tidak berpengaruh karena semua kegiatan operasi diatur. Sebetulnya rumah sakit sudah menyediakan 24 jam," akunya.