PPN Naik 12 Persen, Lonjakan Harga Pakaian dan Mobil Bisa Sentuh 10 Persen

02 Des 2024, 14:47 WIB

Ilustrasi tenaga kerja di pabrik produksi. (Arno Senoner/unsplash)

Semarang, IDN Times - Harga sejumlah produk manufaktur di Jawa Tengah akan mengalami lonjakan yang signifikan menyusul adanya pemberlakuan kenaikan PPN sebesar 12 persen mulai awal 2025.

Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyebutkan naiknya PPN tahun depan akan mempengaruhi semua harga jual pakaian, barang elektronik, tekstil produk tekstil (TPT) seperti sepatu, mobil dan kendaraan bermotor.

"Harga pakaian, mobil, sepatu juga naik. Bisa naik antara 9-10 persen itu. Bisa ada tambahan sekian daripada harga," kata Ketua Apindo Jateng Frans Kongi kepada IDN Times, Senin (2/12/2024).

1. Apindo khawatir stop produksi bila PPN dinaikan 12 persen

ilustrasi pabrik OPPO Indonesia (oppo.com)

Ia mengatakan kenaikan PPN sebesar 12 persen memang terlalu tinggi. Kondisinya justru memberatkan masyarakat karena daya beli selama ini tidak kunjung membaik.

Yang dikhawatirkan ketika PPN benar-benar dinaikan 12 persen, katanya kemungkinan akan terjadi penumpukan barang di gudang pabrik karena daya beli masyarakat menjadi lesu.

"Jadi itu terlalu tinggi. Lagian daya beli masyarakat kan gak naik. Ya kalau harga manufakturnya naik tapi daya belinya gak naik yang terjadi ialah penumpukan barang di gudang pabrik. Akibatnya biaya produksi kita jadi naik. Akhirnya kita jadi stop produksi lalu karyawan dirumahkan," terangnya.

2. Apindo Jateng dorong pemerintah rancang kebijakan lebih bagus

Anggota Partai Buruh ketika melakukan unjuk rasa di Bunderan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih lanjut, ia pun menyarankan Kemenkeu untuk secepatnya mengkaji ulang besaran kenaikan PPN. Sebab rata-rata pengusaha di Jawa Tengah keberatan dengan naiknya PPN tahun depan.

Di samping itu, ia berkata sebaiknya pemerintah menyiapkan skema khusus supaya investor tetap tertarik berinvestasi di Jawa Tengah di tengah kenaikan PPN. Adanya kenaikan PPN 12 persen sedikit banyak membuat para investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah.

"Pemerintah harus bisa bikin kebijakan yang bisa menarik investasi. Kami minta pemerintah siapkan satu kondisi lebih menarik biar banyak pengusaha mau berinvestasi ke sini. Sebab kalau pajak naik begini orang tentu juga berpikir. Investor kan gak cuma Indonesia tapi ada dari mana-mana, Vietnam, Bangladesh, India, China," akunya.

3. Bapenda tetap minta warga Jateng bayar pajak

Ilustrasi dampak tidak membayar pajak (123rf.com/antoniodiaz)

Sementara itu, Kepala Bapenda Jateng, Nadi Santoso mengimbau walau tahun depan ada kenaikan PPN, sebaiknya masyarakat tetap taat membayar pajak.

"Saya imbau masyarakat tetap patuh membayar pajak. Karena pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan mobil memang berkontribusi paling besar terhadap PAD Jateng. Makanya harapan kami apapun kondisinya warga tetap bayar pajak," tuturnya.

4. Raihan PAD Jateng baru 75 persen

ilustrasi kunjungan ke kantor Samsat (dok. Samsat Sleman)

Di tahun ini dari periode Januari-Oktober 2024 realisasi PAD Pemprov Jateng sekitar 75,8 persen. Atau sebesar Rp11,7 triliun dari total target yang dipatok mencapai Rp15, 4 triliun.

Wilayah penyumbang PAD Provinsi terbesar yaitu Kota Semarang dan Kota Solo. Ini dibuktikan di daerah tersebut terdapat tiga kantor pelayanan Samsat.

"Untuk PAD sampai Oktober kita sudah mendapat Rp11,7 triliun dari target tahun ini Rp15,4 triliun. Komponen paling banyak menyumbang dari pajak kendaraan bermotor. Kabupaten kota terbanyak di Kota Semarang dan Surakarta," ujarnya.