Pungutan Ma'had Gak Transparan, Mahasiswa Demo UIN Walisongo Semarang

09 Agu 2023, 15:45 WIB

600 mahasiswa membentangkan spanduk mengecam tindakan rektorat yang mewajibkan pembayaran ma'had. (IDN Times/Dok DEMA UIN Walisongo Semarang (

Semarang, IDN Times - Setidaknya 600 mahasiswa dari delapan fakultas menggelar unjuk rasa di Rektorat UIN Walisongo Semarang Rabu (9/8/2023). Mereka mendesak pembatalan aturan ma'had. Ma'had atau asrama selama ini diwajibkan bagi para mahasiswa baru yang berkuliah di UIN Walisongo.

Menteri Koordinator Sosial Politik DEMA UIN Walisongo, Fuad Dhiyaulhaq mengaku desakan untuk menghapus aturan membayar ma'had tidak sepadan dengan fasilitas kamar yang dihuni masing-masing mahasiswa.

"Ada empat tuntutan kami kepada pihak rektorat. Pihak kampus harus segera membatalkan kewajiban membayar ma'had. Mereka mengklaim dengan narasi bahwa pembayaran ma'had jadi instruktusi dari Kemenag RI. Tapi nyatanya saat kami datangi ke Jakarta, perwakilan Kemenag dari bidang akademik dan kemahasiswaan menegakkan tidak ada kewajiban, karena diserahkan ke kampus masing-masing," kata mahasiswa jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo tersebut.

1. Penghuni ma'had kerap diintimidasi

Ratusan anggota DEMA UIN Walisongo Semarang menggeruduk rektorat untuk mendesak penghapusan pungutan ma'had yang sangat janggal. (IDN Times/Dok DEMA UIN Walisongo Semarang)

Fuad juga berkata para pengurus ma'had, beberapa dosen dan civitas akademik UIN Walisongo kerap mengintimidasi dan berlaku diskriminasi pada penghuni ma'had.

Bahkan berulang kali mahasiswi yang tinggal di dalam ma'had diancam nilai kuliahnya tidak keluar jika kedapatan membocorkan informasi mengenai fasilitas kamarnya.

2. Ada juga yang diancam akan dipolisikan

Kantor Rektor UIN Walisongo Semarang disebu ratusan mahasiswa yang mengecam aturan pembayaran ma'had. (IDN Times/Dok DEMA UIN Walisongo)

Tak jarang penghuni ma'had juga diancam agar video yang menggambarkan fasilitas kamarnya dihapus. Padahal di sisi lain, DEMA UIN Walisongo mendapat laporan jika makanan yang diberikan tidak layak serta fasilitas kamar ma'had tidak memadai.

"Ada yang paling parah akun mendaftar kuliahnya akan dihapus dan diancam dilaporkan ke polisi kalau info tentang masalah ma'had ini beredar di masyarakat luas," terangnya.

3. Rektorat UIN Walisongo didesak kembalikan uang ma'had

Dua security berjaga di bawah spanduk yang menyindir aturan ma'had. (IDN Times/Dok DEMA UIN Walisongo)

Fuad mengaku apa yang dilakukan pihak rektorat selama ini tidak transparan. Musababnya, setiap mahasiswa baru yang berkuliah di UIN Walisongo dibebankan biaya UKT Rp5 juta ditambah kewajiban membayar ma'had Rp3 juta.

Biaya kuliah masih ditambah dengan kewajiban membeli buku kitab kuning Rp50 ribun orag, bayar laundry Rp6.500 per kilogram, biaya membeli bantal Rp6.500, kasur Rp300 ribu dan membayar uang makan Rp400 ribu.

"Kita mendesak uang ma'had milik mahasiswa baru (maba) dikembalikan. Karena nominal yang dibayarkan tidak sesuai dengan fasilitas sarana yang diberikan. Sebab, setiap maba sudah diwajibkan bayar ma'had Rp3 juta tetapi masih juga disuruh bayar uang pungutan untuk biaya makan Rp400 ribu per bulan, bayar laundry, beli kitab kuning. Mestinya biaya tersebut sudah include pada pembayaran awal. Makanya kita mengecam tindakan pihak rektorat," tegasnya.

4. Sebanyak 818 maba kompak mundur dari UIN Walisongo

Kampus UIN Walisongo Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Di UIN Walisongo, katanya terdapat dua gedung yang diperuntukkan sebagai ma'had bagi 2.500 mahasiswi. Sedangkan mahasiswa yang jumlahnya 1.000 orang lebih diminta menginap di 12 ponpes yang bermitra dengan UIN Walisongo.

Tak cuma itu saja, adanya kewajiban membayar ma'had juga diprotes keras kalangan orang tua mahasiswa baru. Pihak DEMA mencatat puncak dari kekesalan mengakibatkan ada 818 mahasiswa baru memilih mengundurkan diri dari UIN Walisongo.

"Banyak sekali orangtua yang merasa terbebani biaya UKT UIN Walisongo yang tinggi. Sebab, biaya UKT UIN Walisongo tahun ini naik sekitar Rp1 juta-Rp2 juta. Dan sudah naik dua kali sejak tahun 2018. Lalu setiap bulan harus bayar iuran lagi. Puncaknya pas pendaftaran ulang penerimaan mahasiswa baru tahun ini, dari total 5.500 orang diterima, yang memilih registrasi ulang cuma 4.682 orang. Sisanya sebanyak 818 pilih mundur," tuturnya.

5. UIN Walisongo juga merugikan pihak ponpes

galery

Oleh sebab itulah, Fuad dan rekan-rekannya di DEMA menyatakan pihak rektorat harus transparan menyampaikan setiap kebijakan yang berlaku di kampusnya. Karena adanya aturan yang tidak transparan juga merugikan pihak ponpes yang terlanjur bermitra dengan UIN Walisongo.

"Ada beberapa pondok belum dapat uang bantuan dari UIN. Karena tanpa ada bantuan pihak UIN, mereka jelas merasa terbebani. Karena rektorat tidak pernah transparan menyampaikan anggarannya," kata Fuad.