Rencana Aksi 22 Mei, Gubernur Ganjar: Kita Ngaji Aja, Yuk!

20 Mei 2019, 05:06 WIB

IDN Times/Aan Pranata

Semarang, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu aksi turun ke jalan menjelang pengumuman hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Ganjar mengimbau warga Jateng tidak perlu ke Jakarta untuk ikut aksi terkait pengumuman hasil pemilu tersebut.

“Tanggal itu kan peringatan Nuzulul Qur'an. Saya akan membuat pengajian besar, nanti ngumpul bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar semua bergembira. Kita ngaji aja, Yuk,” kata Ganjar, Minggu (19/5).

1. Baru pengumuman hasil Pemilu, belum penetapan pemenang

Pengumuman hasil Pilpres memang sempat diwarnai isu people power. Banyak kalangan politisi yang mengajak masyarakat untuk melakukan aksi jalan untuk mengawal hasil Pemilu 2019.

Menurut politisi PDIP itu, semua proses Pemilu telah dilakukan KPU sesuai prosedur. Jika tidak puas dengan hasilnya, sebaiknya menempuh jalur hukum. Lagi pula, kata Ganjar, pengumuman pada 22 Mei bukanlah pengumuman pemenang Pilpres 2019.

“Itu belum penentuan pemenang lho ya. Baru hasil akhir, belum penetapan. Kalau masyarakat ingin tahu bisa mengikuti pengumuman lewat media di rumah,” ujarnya saat dihubungi IDN Times.

2. Dari pada ikut aksi ke Jakarta, lebih baik mengaji

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Instagram.com/@ganjar_pranowo)

Gubernur menyampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sudahmenginstruksikan seluruh kepala daerah untuk untuk mengurangi potensi yang bisa menyulut konflik di masyarakat. Karena itu, lanjut dia, pihaknya mengimbau warga Jateng agar tidak melakukan aksi ke Jakarta saat pengumuman hasil Pemilu.

“Lebih baik di rumah. Ini untuk mengurangi konflik-konflik sosial. Jadi gak usahlah ke Jakarta. Kita ngaji saja di Wisma Perdamaian (Semarang),” lanjut dia.

3. Semua tindakan harus konstitusional

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Terkait dengan hasil pemilihan presiden, Ganjar menegaskan semua telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari C1 sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara. Saat C1 ditandatangani, kata dia, tidak ada saksi yang menolak.

"Kita ini ibarat lari maraton yang mau masuk finis, jangan keluar dari jalan, dari track yang sudah ada. Kalau ada yang dianggap tidak sesuai kan ada koridornya. Semua tindakan harus konstitusional,” ujar Ganjar.