Surakarta, IDN Times - Presiden ke-7 Joko “Jokowi” Widodo menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang me-reshuffle lima menteri eranya dari jajaran Kabinet Merah Putih. Menurutnya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden.
Reshuffle Kabinet, Jokowi Bantah Spekulasi Bersih-bersih Orangnya

Intinya sih...
Jokowi bantah spekulasi bersih-bersih orangnya
Sambut baik pengganti Sri Mulyani
Tidak ingin berkomentar banyak
1. Bantah adanya spekulasi bersih-bersih orang Jokowi
Ditanya soal adanya sejumlah menteri yang dulu menjabat di masa periode juga turut di reshuffle, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Jokowi mengaku hal tersebut merupakan kewenangan penuh presiden.
Jokowi juga membantah adanya spekulasi yang beredar luas di publik mengenai Prabowo yang melakukan "bersih-bersih" orang Jokowi.
"Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto," ungkapnya saat diwawancara di Solo, Jumat (12/9/2025).
2. Sambut baik pengganti Sri Mulyani
Lebih lanjut Jokowi juga menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai sosok yang tepat mengantikan Sri Mulyani memiliki pandangan ekonomi negara antara keduanya memang berbeda. Kendati demikian, ia menilai jika Purbaya dikenal bagus.
"Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya ya. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani.
Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi, kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan kembali reborn, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah melemah, rupiah menguat kembali. Artinya pasar bisa menerima itu," jelasnya.
Menurutnya, pergantian Purbaya juga direspons baik oleh iklim investasi di Indonesia.
"Ya tentu saja kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke Negara kita. Itu kan bagus," imbuhnya.
3. Tidak ingin berkomentar banyak
Lebih lanjut, ditanya soal reshuffle Menteri Koperasi dari Budi Arie menjadi Ferry Joko Julianto, Jokowi mengembalikan hal itu terhadap hak prerogatif presiden dan tidak pernah memberikan saran. Ia mengaku tak ingin memberikan banyak komentar.
"Itu kewenangan presiden, hak presiden.
Saya enggak bisa memberikan komentar. Karena itu hak prerogatif presiden," tegasnya.
"Enggak enggak ada (saran). Saya enggak ingin ikutan. saya di Solo terus," ungkapnya.