Respons Jokowi Saat Namanya Muncul di Kasus Korupsi Haji

Saat ditemui wartawan di kediamannya di Solo, Jumat (30/1/2026), Jokowi mengatakan bahwa setiap kebijakan kementerian memang tidak bisa dilepaskan dari peran presiden sebagai kepala pemerintahan.

“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden,” ujar Jokowi.

Ia menegaskan bahwa secara struktural, kebijakan menteri memang berada dalam kerangka arahan presiden.

Meski demikian, Jokowi menekankan bahwa dirinya tidak pernah memberikan perintah ataupun arahan yang mengarah pada praktik korupsi kepada para pembantunya di kabinet.

“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada,” tegasnya.

Menurut Jokowi, kebijakan yang dikeluarkan presiden semata-mata bersifat administratif dan strategis, bukan untuk disalahgunakan.

“Ya, ya memang itu kebijakan dari presiden. Memang itu arahan dari presiden,” imbuhnya.

Nama Jokowi turut disebut setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. Salah satunya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo.

Dalam pemeriksaan tersebut, Dito mengungkapkan bahwa materi yang didalami penyidik berkaitan dengan pendampingannya terhadap Jokowi saat kunjungan ke Arab Saudi pada 2023.

Sementara itu, KPK juga telah memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam proses penyidikan kasus tersebut. Pemanggilan Yaqut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.