Roro Indradi Pimpin KPPI Solo, Serukan Perempuan All Out di Politik

Komposisi pengurus KPPI Solo kali ini dianggap cukup menarik karena dihiasi sejumlah politisi perempuan muda maupun senior dari berbagai latar belakang. Selain Widyastuti dari PKS, tampak pula dua legislator perempuan lainnya, yakni Sekar Tandjung dari Partai Golkar dan Sri Martuti Handayani dari PKB.

Keberadaan mereka dinilai memberi warna baru bagi dinamika KPPI Solo. Roro sendiri menilai keberagaman latar belakang politik ini merupakan aset penting. Menurutnya, KPPI bukan tempat untuk berkompetisi antarpartai, melainkan wadah bersama untuk memperkuat kapasitas perempuan sebagai aktor politik.

Selain itu, KPPI Solo juga menargetkan program penguatan jaringan, pelatihan kepemimpinan politik, hingga pendampingan bagi perempuan yang ingin mencalonkan diri di Pemilu 2029. Roro menegaskan bahwa KPPI perlu menjadi ruang aman bagi perempuan untuk bertumbuh, bertanya, berbagi pengalaman, sekaligus belajar strategi politik yang efektif.

Dalam sesi wawancara usai pelantikan, Roro menyampaikan pesan tegas kepada para perempuan di Solo agar tidak lagi sekadar menjadi “pelengkap kuota 30 persen”. Ia menekankan bahwa keterlibatan perempuan harus didasari motivasi kuat dan kesiapan penuh untuk bertarung dalam kompetisi politik.

“Perempuan jangan mau hanya jadi pelengkap penderita. Kalau kita sudah memutuskan maju nyaleg, ya harus all out. Kapasitas dan integritas harus kita tingkatkan,” ujar Roro.

Roro mencontohkan perjalanan politiknya sendiri. Pada Pemilu 2024, ia berhasil mengantongi perolehan suara terbanyak di Dapil III, menjadikannya satu-satunya legislator perempuan dari Kecamatan Banjarsari. Menurutnya, kemenangan itu bukan datang secara instan, tetapi hasil konsistensi turun ke masyarakat, membangun relasi, dan menjaga kepercayaan warga.

Ia berharap kisah ini dapat memotivasi perempuan lainnya untuk percaya diri dan berani mengambil peran lebih besar. Roro juga menekankan bahwa politik tidak melulu soal perebutan kekuasaan, melainkan “seni bermasyarakat” yang melibatkan empati, komunikasi, dan konsistensi dalam membangun kehadiran di tengah publik.

Dalam kesempatan yang sama, Roro menyoroti penurunan jumlah legislator perempuan di DPRD Solo. Periode 2024–2029 hanya mencatat delapan perempuan, turun drastis dari 12 orang pada periode 2019–2024. Padahal, menurutnya, hampir semua partai sudah memenuhi aturan pencalonan minimal 30 persen perempuan.

“Tujuan kami kesetaraan gender bisa meningkat lewat pemberdayaan perempuan. Tapi perempuan yang lolos selama ini masih sedikit. Lha ini ada apa kok malah menurun,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, KPPI Solo berencana menyiapkan serangkaian program strategis, mulai dari kelas politik untuk kader perempuan pemula, bimbingan teknis pemenangan Pemilu, hingga mentoring dari para senior yang sudah berpengalaman duduk di kursi legislatif.

Roro berharap, selama lima tahun kepemimpinannya, KPPI Solo dapat menjadi lokomotif peningkatan kualitas dan jumlah politisi perempuan di Kota Bengawan. Dengan jaringan lintas partai serta dukungan struktur kepengurusan yang solid, ia optimistis KPPI Solo bisa melahirkan lebih banyak perempuan yang siap bertarung dan menang di gelanggang politik.