Rusuh Pekalongan: 65 Remaja Ditangkap, APBD Terbatas untuk Bangun Lagi

01 Sep 2025, 13:47 WIB

antarafoto-patroli-skala-besar-di-pekalongan-1756707841.jpg

Polisi melakukan pendataan kepada sejumlah pemuda yang diamankan di Polres Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (31/8/2025). (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

Intinya sih...

65 remaja ditangkap setelah kerusuhan di Pekalongan
Orangtua dan kepala sekolah dipanggil, patroli skala besar dilakukan untuk menjaga kondusivitas wilayah
APBD terbatas untuk membangun kembali gedung pemerintahan yang rusak akibat kerusuhan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Pekalongan, IDN Times — Situasi di Kota Pekalongan sempat memanas usai kerusuhan yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025). Sebagai langkah antisipasi kerusuhan berulang, Polres Pekalongan bersama TNI, Satpol PP, dan elemen masyarakat menggelar patroli skala besar pada Minggu (31/8/2025).

Hasilnya, sebanyak 65 remaja berhasil ditangkap. Sebagian besar mereka terpengaruh ajakan mengikuti aksi anarki lewat media sosial. Mayoritas dari mereka masih berstatus pelajar SMP dan SMA/SMK.

“Dari hasil patroli, kami menangkap kurang lebih 65 orang. Rata-rata mereka pelajar yang terpengaruh ajakan melalui media sosial untuk ikut aksi di wilayah Kota Pekalongan,” kata Kapolres Pekalongan, AKBP Rachmad C Yusuf.

1. Undang orangtua dan kepala sekolah

Polisi melakukan pendataan kepada sejumlah pemuda yang diamankan di Polres Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (31/8/2025). (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

Rachmad menegaskan, pihaknya tidak hanya melakukan penangkapan, tetapi juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada para pelajar tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Forkopimda. Nantinya orangtua dan kepala sekolah dari para pelajar ini akan dipanggil untuk membuat surat pernyataan agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, mereka juga kami beri edukasi agar lebih bijak menyikapi informasi di media sosial,” jelasnya.

Langkah itu disebut penting untuk mencegah generasi muda mudah terprovokasi isu yang tidak jelas kebenarannya.

2. Ada patroli skala besar di Pekalongan

Anggota TNI berusaha memadamkan api yang membakar salah satu ruangan gedung pemerintah saat saat unjuk rasa di halaman Kantor Pemkot Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (30/8/2025). (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

Sementara itu, dalam patroli malam yang dipimpin langsung Kapolres Rachmad bersama Dandim 0710 Pekalongan, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD, mereka menyusuri titik-titik rawan di wilayah Kajen dan sekitarnya. Ratusan personel gabungan TNI-Polri diturunkan untuk memastikan keamanan tetap kondusif.

“Patroli ini bentuk sinergi kami bersama TNI, Satpol PP, dan Forkopimda untuk menjaga kondusivitas wilayah. Kami ingin masyarakat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas,” tambah Rachmad.

Ia mengimbau warga untuk tidak mudah terprovokasi. Adapun, patroli dilakukan menyusul aksi massa yang membuat kerusuhan termasuk pembakaran kompleks Setda, Kantor Wali Kota, dan DPRD Kota Pekalongan pada Sabtu (30/8/2025).

“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada isu-isu di media sosial yang belum jelas kebenarannya. Mari bersama-sama menjaga Pekalongan agar tetap aman,” ujarnya.

3. APBD tidak cukup untuk membangun gedung lagi

Pengunjuk rasa melihat gedung pemerintahan yang terbakar saat aksi di halaman Kantor Pemkot Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (30/8/2025). (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

Dampak dari kerusuhan mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah bangunan milik pemerintah. Kondisi itu memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan memindahkan sementara pelayanan publik.

Wali Kota Pekalongan, A. Afzan Arslan Djunaid, mengatakan, pembangunan kembali gedung pemerintahan akan memakan waktu lama.

“Dari APBD jelas kemampuan kita sangat terbatas. Kecuali ada dukungan pemerintah pusat, mungkin bisa lebih cepat,” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Rancangan APBD 2025 pada laman resmi Pemkot Pekalongan, penerimaan daerah secara total direncanakan mencapai Rp 1.005.339.456.000,00, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 299.670.934.000,00 dan pendapatan transfer sebesar Rp 705.708.522.000,00.