Sekolah Masuk Juli Bikin Resah Wali Murid, Nadiem Makarim Dikritik
Semarang, IDN Times - Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PGSA) dari Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, Indra Kertati meminta kepada Mendikbud Nadiem Anwar Makarim untuk mengkaji ulang wacana pembukaan tahun ajaran baru pada Juli 2020 nanti.
Menurutnya jika tahun ajaran baru dimulai di tengah pandemi virus Corona (COVID-19), justru membahayakan para siswa dan guru-guru yang mengajar di sekolahan.
"Setelah saya kirim surat terbuka kepada Mendikbud agar mengkaji pembukaan tahun ajaran baru pada Juli, nyatanya banyak pihak SD dan SMA yang mengeluhkan kondisi yang sama. Mereka sangat setuju dengan apa yang kita lakukan. Rata-rata sangat khawatir kalau kondisinya benar-benar terjadi," kata Indra saat berbincang dengan IDN Times melalui telepon, Jumat (22/5).
1. Pembukaan tahun ajaran baru berpotensi menambah jumlah kasus Corona
Ia mengungkapkan dengan jumlah OTG yang saat ini tak kelihatan, dirinya resah pembukaan tahun ajaran baru justru menambah jumlah kasus positif virus Corona. Hal itu juga berkaca pada kejadian yang ada di beberapa negara dengan jumlah OTG terbanyak menyasar para guru dan murid.
"Karena OTG-nya gak kelihatan, jadinya resiko yang ditanggung lebih besar lagi. Makanya kami minta Mendikbud untuk mengkaji ulang wacana pembukaan tahun ajaran baru pada Juli. Mendingan mekanisme belajar online yang saat ini tidak jelas, lebih baik diperbaiki saja," urainya.
2. Mendikbud disarankan perbaiki sistem belajar online. Salah satunya pakai dana desa
Ia menyarankan agar Mendikbud mengkaji kebijakannya dengan mempertimbangkan kesehatan warga sebagai prioritas nomor satu.
"Mekanjsme belajar online mestinya yang diperbaiki. Kalau ada hambatan terkait internet, ya harusnya pemerintah pakai dana desa dan anggaran dari Diskominfo buat bangun insfrastruktur WiFi gratis dong. Kan pilihan solusinha banyak. Bisa juga memperbanyak siaran radio komunitas di di desa yang bisa dikelola bersama para guru," ucapnya.
3. Jangan buat keputusan yang tidak bijak
Indra menekankan pemerintah sudah harus berpikir bahwa hambatan penyediaan internet untuk belajar online bisa dilakukan dengan kebijakan antar instansi yang saling berkaitan.
"Upayanya bisa dikerjakan berbagai cara. Jadi pemerintah jangan bikin kebijakan yang mengada-ada. Sehingga kepala sekolah tidak bekerja sendirian," jelasnya.
"Jangan kemudian menuruti satu persoalan lalu membuat keputusan yang tidak bijak," sambungnya.
4. Ketua Pusat Studi Gender: Dichallenge dong anak anak diajak sediakan channel pendidikan
Terkait tayangan belajar online dari TVRI yang dianggap membosankan, menurut Indra itu terjadi karena tidak Ada struktur pembelajaran yang jelas. Siswa sekolah hanya sekedar diminta menonton TVRI tanpa paham kondisinya.
Ia berpendapat saat ini sudah saatnya guru melek teknologi. Para guru harus diajari memakai zoom, YouTube WA grup untuk memandu belajar online.
"Dichallenge dong anak anak diajak sediakan channel pendidikan yang mumpuni. Jangan ego sektoral. Menghadapi Covid-19 ini kebijakannya mesti jelas dan terukur," tandasnya.