Sekolah Rakyat Ide Mulia? Begini Kata Pakar dan Pemkab Banyumas

Ia menyebutkan bahwa program ini dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tidak mampu melanjutkan pendidikan formal, namun tetap membutuhkan ruang untuk tumbuh, belajar, dan membangun masa depan.

Kendati demikian tentang sekolah rakyat, Prof. Elly menggarisbawahi satu tantangan besar pemilihan lokasi yang menyatu dengan sentra rehabilitasi sosial dan perlu kajian mendalam.

“Yang perlu dicermati, tempat pelaksanaan Sekolah Rakyat ini kan banyak dilakukan di sentra milik Kemensos yang sebelumnya digunakan untuk pembinaan orang dengan masalah sosial seperti pecandu narkoba, nah, anak-anak ini kan bukan anak bermasalah, mereka hanya tidak punya akses pendidikan karena kondisi ekonomi,” tegasnya.

Menurutnya, suasana belajar akan sangat terganggu jika anak anak dididik di tempat yang selama ini digunakan untuk rehabilitasi kasus kasus berat. “Harusnya dipisah. Jangan sampai satu lokasi menangani dua karakter warga binaan yang sangat berbeda,” katanya.

Prof. Elly juga mengingatkan bahwa sebagai institusi pendidikan alternatif, Sekolah Rakyat harus memiliki fasilitas yang layak, dari tempat tidur, ruang kelas, dapur, hingga kamar mandi yang memadai.

“Kalau semua ditanggung negara seperti makan, asrama, sekolah, ya fasilitasnya harus memenuhi, Anak anak ini kan hanya diminta membawa semangat dan otaknya untuk belajar, jadi pemerintah harus serius soal sarana prasarana,” ujarnya.

Ia menyebutkan beberapa pengalaman program sosial lain yang terkadang menemui kendala karena terlalu cepat dijalankan tanpa persiapan matang, seperti di program Makan Bergizi Gratis yang kerap terkendala soal dapur dan logistik.

Selain itu, Prof. Elly menyoroti kebutuhan guru dan pendamping yang tepat. Menurutnya, tenaga dari Kemensos atau Dinas Sosial bisa dilibatkan, namun perlu disiapkan agar memiliki pendekatan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan anak.

“Ingat, kurikulum Sekolah Rakyat itu kurikulum nasional, tapi fokus utamanya pada pembentukan karakter dan kemandirian, bahkan syarat minimalnya, anak bisa mandi dan merawat diri sendiri,” ungkapnya.

Ia mengusulkan agar perguruan tinggi, termasuk Unsoed, dilibatkan secara aktif. Mahasiswa dari jurusan pendidikan atau psikologi dapat membantu sebagai relawan, fasilitator, atau tenaga magang.

Prof. Elly juga menyayangkan bahwa sosialisasi dan peluncuran program terkesan tergesa gesa. “Saya baru dengar ini sekitar bulan Maret atau April, tiba-tiba Juli sudah harus jalan, mencari lokasi yang layak itu tidak mudah, Kemensos sendiri kan juga sedang berpacu dengan waktu,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Prof. Elly menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. “Ini tidak hanya proyek sosial, tapi soal regenerasi bangsa, kalau kita ingin anak anak ini menjadi pemimpin masa depan, maka tempatkan mereka di lingkungan yang mendidik, aman, dan terhormat,” pungkasnya.

Menurutnya, agar program ini berhasil, perlu ada sinergi kuat antara Kemensos, pemda, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil. Semua harus memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak dari kelompok termiskin tidak kembali menjadi korban sistem yang timpang.

Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan dukungan aktif terhadap program Sekolah Rakyat, khususnya di Sentra Satria Baturraden. Melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes), kolaborasi lintas OPD dilakukan secara konkret mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Menurut Kepala Dinsospermades Kabupaten Banyumas, Arif Triyanto, Jumat (11/7/2025) menjelaskan konsolidasi awal dilakukan bersama berbagai pihak seperti Sentra Satria, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan para Pendamping PKH untuk memastikan basis data calon siswa SR berasal dari data yang valid dan sesuai target sasaran.

"Pada tahap verifikasi, Dinsospermasdes bersama Pendamping PKH di lapangan melakukan pendataan langsung ke rumah rumah calon siswa, data ini mencakup latar belakang keluarga, status sosial ekonomi, serta kondisi anak anak yang memungkinkan mereka untuk masuk ke SR, proses ini penting untuk memastikan program tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan intervensi sosial lainnya,"terangnya.

Lebih lanjut, Dinsospermasdes juga berperan aktif dalam tahap seleksi dan administrasi, termasuk memfasilitasi penyelesaian dokumen dokumen calon siswa yang sebelumnya belum lengkap. Dari hasil seleksi inilah kemudian ditetapkan nama nama yang berhak menjadi siswa Sekolah Rakyat, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Siswa SR.

Ditambahkan Arif, upaya ini menunjukkan bahwa dengan kolaborasi yang baik antar instansi dan pendekatan yang humanis, program sosial seperti Sekolah Rakyat dapat menjadi lebih efektif. Banyumas bisa menjadi contoh bahwa program pusat dapat diterjemahkan dengan baik di daerah bila didukung dengan komunikasi yang solid, data yang akurat, dan kepedulian dari pemangku kebijakan di tingkat lokal.