Sempat Bentrok, Pemuda Pancasila dan GRIB di Blora Sepakat Damai

Blora, IDN Times - Dua organisasi masyarakat (ormas) di Blora bentrok sepakat untuk damai. Bupati Blora Arief Rohman ikut turun tangan mendamaikan bentrok antara Pemuda Pancasila dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

"Ormas PP dan GRIB sepakat berdamai dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani kedua pihak dengan disaksikan forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) hari ini (15/1/2025)," kata Bupati Blora Arief Rohman.

Perdamaian antara dua ormas tersebut dilangsungkan di pendopo pemkab Blora dan disaksikan oleh jajaran Forkopimdamulai dari Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, perwakilan dari kodim, kejaksaan negeri, hingga Pengadilan Negeri Blora.

Pada kesempatan tersebut, dia meminta maaf atas peristiwa bentrokan yang melibatkan kedua ormas tersebut pada tanggal 14 Januari 2025. "Harapannya kasus serupa tidak terjadi lagi karena merugikan masyarakat," ujarnya.

Ketua Pemuda Pancasila Blora Munaji mengakui kesepakatan damai ini dibuat bersama dengan Ketua GRIB Jaya Blora. Munaji berharap kejadian ini merupakan yang terakhir dan tidak terulang kembali. "Kami juga siap menjaga situasi Kabupaten Blora tetap kondusif," ujarnya.

Sementara itu, Ketua GRIB Jaya Blora Sugiyanto mengatakan bahwa semua bekerja sama dan menerima iktikad baik untuk menciptakan situasi Blora tetap aman dan damai.

Adapun kesepakatan damai kedua belah pihak dituangkan dalam 5 poin kesepakatan damai yaitu

5 Poin Kesepakatan Damai

Surat pernyataan antara ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan ormas GRIB Jaya Kabupaten Blora

Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 pukul 11.20 WIB bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Kami Menyatakan:

1. Siap mendukung TNI dan Polri dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Kabupaten Blora
2. Siap menghindari gesekan antar anggota ormas Pemuda Pancasila Kab Blora dengan ormas GRIB Jaya Kab Blora
3. Sepakat membangun dialog antar ormas Pemuda Pancasila Kab Blora dengan ormas GRIB Jaya Kab Blora dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat
4. Sepakat menciptakan Sipkamtibnas yang aman dan kondusif serta tidak melakukan pengerahan massa maupun konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat
5. Apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana siap untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.