Sepanjang 25,8 Kilometer Ruas Jalan Rusak di Kota Semarang Selesai Diperbaiki
- Pemerintah Kota Semarang memperbaiki 25,8 kilometer ruas jalan rusak selama tiga bulan.
- Perbaikan jalan merupakan program prioritas dalam 100 hari pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang.
- Tindakan ini dilakukan oleh Agustina Wilujeng dan Iswar Aminuddin sebagai upaya perbaikan infrastruktur kota.
Semarang, IDN Times - Pemerintah Kota Semarang telah memperbaiki ruas jalan rusak sepanjang 25,8 kilometer selama tiga bulan. Capaian itu termasuk program prioritas dalam 100 hari pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng dan Iswar Aminuddin.
1. Pemeliharaan median jalan dan jalur pedestrian
Berbagai pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur telah dilakukan. Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kota Semarang mencatat sekitar 25,8 kilometer ruas jalan telah diperbaiki, termasuk penanganan jalan berlubang di berbagai titik kota. Selain itu, terdapat 56 titik saluran drainase dalam kota yang dibersihkan dan direhabilitasi, dengan tujuan memperlancar aliran air dan mengurangi potensi banjir.
Capaian lain terlihat pada pemasangan 1.245 titik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di 37 ruas jalan. Pemkot menilai penerangan jalan sebagai faktor penting untuk mendukung keamanan di ruang publik, khususnya pada malam hari.
Pemeliharaan median jalan dan jalur pedestrian juga dilakukan di sejumlah titik, sebagai bagian dari perawatan lingkungan kota dan peningkatan kenyamanan warga. Di sektor jembatan, perbaikan telah diselesaikan pada Jembatan Srondol–Sekaran, salah satu titik konektivitas yang cukup krusial.
2. Perbaiki 60 unit RTLH
Dalam skala permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) mencatat telah dilaksanakan perbaikan di 88 ruas jalan lingkungan, di antaranya melalui pembetonan 15 ruas, pavingisasi di 8 ruas, dan pembangunan talud di 6 titik. Disperkim juga menyelesaikan perbaikan 60 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan satu rumah baru bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal. Di bidang sanitasi, terdapat perbaikan fasilitas MCK di Kelurahan Miroto dan pembebasan biaya sewa di empat rumah susun.
Selain pekerjaan fisik, dukungan regulasi juga dikeluarkan melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2025, yang mengatur pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempermudah warga dalam membangun rumah layak huni secara legal dan terjangkau.
Berbagai capaian tersebut merupakan bagian dari upaya menjawab kebutuhan dasar masyarakat Kota Semarang. Agustina menjelaskan, bahwa sebelum program ini dijalankan, pihaknya banyak menerima masukan dari warga terkait berbagai persoalan infrastruktur—mulai dari jalan berlubang, saluran tersumbat, talud ambrol, hingga minimnya penerangan.
“Infrastruktur ini memang merupakan fondasi kota yang tangguh. Sebelum 100 hari, kami menerima banyak laporan dari warga, mulai dari jalan yang retak hingga saluran yang tidak berbentuk. Maka kami minta Dinas PU dan Disperkim bergerak cepat,” jelasnya, Minggu (8/6/2025).
3. Pastikan ruang publik lebih aman, nyaman, dan ramah
Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Iswar menambahkan bahwa program ini tidak hanya bertumpu pada jumlah capaian, tetapi juga bertujuan memastikan ruang-ruang publik di Kota Semarang menjadi lebih aman, nyaman, dan ramah bagi semua.
“Pedestrian yang aman, median yang hijau, penerangan yang memadai—semua itu penting untuk kualitas hidup warga kota. Ini tidak berhenti di 100 hari. Akan kami lanjutkan,” terangnya.
Program infrastruktur yang terawat dan merata menjadi landasan awal yang kuat untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah Kota Semarang. Pemkot memastikan bahwa pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan terus menjadi prioritas, sejalan dengan upaya mewujudkan pemerataan pelayanan dasar di seluruh wilayah.
