Semarang, IDN Times - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil (Dispermadescapil) Jawa Tengah menyatakan hingga saat ini terus berupaya memaksimalkan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga penganut kepercayaan atau penghayat.
Tercatat sebanyak 911 orang penghayat kepercayaan sudah mengantongi e-KTP dalam setahun terakhir.
Kepala Dispermadescapil Jateng, Sugeng Riyanto mengungkapkan, dari data yang dihimpun oleh dinas setahun terakhir atau sejak diterbitkannya Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang blangko keluarga dan pencatatan sipil, jumlah warga penghayat yang sudah mengantongi e-KTP saat ini sebanyak 911 orang.
"Jumlah keseluruhan penghayat yang sudah ber-KTP elektronik di wilayah kami saat ini ada sekitar 911 orang. Lalu yang sudah mengurus perubahan kartu keluarganya sebanyak 425 orang. Mungkin dia Islam atau Kristen, maka berimbas pada KK yang harus berubah. Aturannya seperti pada umumnya yaitu ketika e-KTP dirubah maka KK-nya juga harus dirubah," kata Sugeng saat berbincang dengan IDN Times, Selasa (20/8).
Pihaknya saat ini masih menghimpun data dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng untuk mengecek data jumlah komunitas penghayat yang ada saat ini.
Namun, untuk sebaran warga penghayat yang mengurus e-KTP terdapat di 20 kabupaten/kota. Di kota maupun kabupaten Semarang terdapat 200 orang, di Cilacap 350 orang, di Blora ada 174 orang, 5 orang di Kabupaten Tegal dan beberapa orang lagi di Magelang.
"Yang terbanyak mengurus perubahan maupun pembuatan e-KTP itu dari Cilacap dan Blora. Apalagi di sana kan sudah diakomodir layanan administrasi kependudukan bagi enam jenis agama, termasuk penghayat kepercayaan," terangnya.
Ia mengklaim, pembuatan e-KTP bagi warga penghayat sebagai wujud menghapus diskriminasi antara para pemeluk agama dan kepercayaan.
"Pertimbangan kita biar prosesi ibadahnya tidak terganggu. Makanya sesuai keputusan MK, kita gencarkan sosialisasi ke daerah-daerah dengan jumlah penghayat terbanyak. Termasuk memberi informasi kepada pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia," bebernya.
Merujuk dari jumlah tersebut, katanya antusiasme warga penghayat untuk mengurus e-KTP kini masih minim. Animonya cenderung baru sebatas lokalistik saja. Ia menengarai hal itu terjadi karena kemantapan hati tiap warga penghayat.
"Misal di Kabupaten Pekalongan hanya ada satu orang yang ngurus e-KTP. Itu mungkin karena kemantapan hatinya masing-masing individu. Tapi biar bagaimanapun juga akan terus dilayani sampai seterusnya. Eksekutornya tim Disdukcapil kabupaten dan kota. Untuk mempermudah layanan, mereka bisa menghubungi by phone kepada petugas tiap kantor Disdukcapil. Selain itu juga tidak dipungut biaya sama sekali," terangnya.