Soal Demo di Pati, Pakar UIN Saizu Jadi Momentum Muhasabah Nasional

Wildan menjelaskan, perumusan kebijakan tidak cukup hanya berlandaskan kewenangan dan prosedur hukum. Diperlukan komunikasi publik yang tepat, efektif, dan akomodatif agar kebijakan dapat diterima masyarakat.

"Tanpa komunikasi yang akomodatif, kebijakan berpotensi memicu penolakan dan menurunkan kepercayaan publik,"ujarnya.

Ia menegaskan, proses penyusunan kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat harus melibatkan partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 45 Tahun 2017, dan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

Menurut Wildan, pernyataan Bupati Sudewo yang viral di media sosial, yang dianggap menantang masyarakat untuk berdemo, menciptakan kesan konfrontatif.

"Ucapan seperti ini berisiko memicu kemarahan publik. Kepercayaan rakyat sulit dipulihkan hanya dengan permintaan maaf,"tegasnya.

Wildan menilai, pejabat publik perlu menjaga tutur kata, mengingat kepercayaan masyarakat adalah modal utama jalannya pemerintahan.

Wildan menekankan bahwa aksi di Pati harus menjadi refleksi bagi semua pejabat dan penyelenggara negara. Menurutnya, terlalu banyak pernyataan pejabat yang memicu kontroversi lalu diakhiri dengan permintaan maaf tanpa evaluasi mendalam.

"Jika hal ini dibiarkan, proses pemerintahan akan kehilangan legitimasi. Momentum ini harus dijadikan muhasabah untuk memperbaiki kebijakan dan komunikasi publik,"pungkasnya.