Solar Non Subsidi Meroket, Ribuan Nelayan Pati Terancam Berhenti Melaut

04 Mei 2026, 21:11 WIB

Bandot Arywono

Solar Non Subsidi Meroket, Ribuan Nelayan Pati Terancam Berhenti Melaut

ilustrasi nelayan (IDN Times/Khusnul Hasana)

Intinya Sih

Harga solar non-subsidi mencapai Rp30.000 per liter membuat ribuan kapal nelayan di Pati berhenti melaut karena biaya operasional tak tertutupi.
Pemkab dan DPRD Pati mendukung tuntutan nelayan agar harga BBM industri diturunkan, sebab kenaikan saat ini sudah melebihi kemampuan pemilik kapal dan ABK.
Nelayan menegaskan penurunan harga solar penting demi keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang bergantung pada hasil laut serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pati, IDN Times - Tingginya harga solar non-subsidi yang mencapai Rp30.000 per liter membuat mayoritas nelayan tak lagi mampu menanggung biaya operasional, memaksa ribuan kapal bersandar di dermaga.

1. Harga solar non subsidi yang ideal maksimal Rp13.600

ilustrasi nelayan (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Ribuan nelayan di Pati, Senin (4/5/2026) menggelar aksi menuntut penurunan harga BBM non-subsidi bagi kapal di atas 30 GT. Koordinator Lapangan Aksi Damai Nelayan Pati, Muhammad Agung, mengungkapkan fakta mengejutkan di lapangan. Dari total sekitar 1.600 unit kapal di Kecamatan Juwana, saat ini hanya sekitar 15 persen yang sanggup melaut.

"Dengan harga BBM Rp30.000 per liter, nelayan tidak mungkin melaut. Banyak kapal yang sudah berangkat terpaksa kembali ke darat karena modal habis untuk membeli bahan bakar," ujar Agung melansir dari Antara.

Para nelayan menuntut pemerintah pusat menurunkan harga solar non-subsidi maksimal dua kali lipat dari harga subsidi, yakni di kisaran Rp13.600 per liter, agar aktivitas penangkapan ikan kembali ekonomis.

2. Kenaikan harga sudah di luar batas kemampuan pemilik kapal dan ABK

Ilustrasi nelayan di pantai Depok, Bantul. (IDN Times/Daruwaskita)

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, bersama jajaran DPRD Pati menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan nelayan untuk menurunkan harga BBM industri.

Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menghitung kalkulasi operasional nelayan. Hasilnya, kenaikan harga BBM industri saat ini memang sudah di luar batas kemampuan para pemilik kapal maupun anak buah kapal (ABK).

"Pemkab menyadari harga BBM saat ini sangat memberatkan. Jika aspirasi ini tidak segera ditanggapi, kami bersama DPRD siap mengawal dan mendampingi nelayan menyampaikan tuntutan langsung ke pemerintah pusat di Jakarta," tegas Risma.

Ia menambahkan, dampak kenaikan solar ini bersifat domino. Selain pemilik kapal, pendapatan ABK yang menggunakan sistem bagi hasil juga merosot tajam karena margin laba tergerus biaya operasional, sementara harga jual ikan di pasar cenderung stabil.

3. Penurunan harga demi keberlangsungan ribuan keluarga

Ilustrasi nelayan tradisional yang sedang bersiap mencari ikan (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menambahkan bahwa nelayan merupakan penyangga pangan nasional dan kelompok yang taat membayar pajak, sehingga sudah semestinya mendapatkan perlindungan regulasi terkait energi.

"Nelayan kita ini taat pajak dan penyokong pangan. Kami tidak akan tinggal diam melihat mereka kesulitan. DPRD Pati siap mendampingi perjuangan mereka hingga ke Jakarta," tandas Ali.

Para nelayan menyatakan akan terus mengawal tuntutan ini hingga adanya realisasi penurunan harga. Bagi mereka, penurunan harga solar bukan sekadar soal keuntungan, melainkan demi keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang menggantungkan nasib di laut.