Target Bauran EBT di Jateng Jauh, 2 Tahun Harus 5,56 Persen Bisa?

Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong untuk mengakselerasi target bauran energi terbarukan di Jateng.

Agar terjadi percepatan transisi energi dengan adopsi energi terbarukan yang lebih besar maka perlu diupayakan pembangunan kondisi yang mendukung (enabling conditions). Antara lain melalui peraturan dan regulasi, dukungan untuk kemitraan publik dan swasta, serta inisiatif masyarakat dan investasi.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, kemampuan pendanaan daerah masih harus terus dikejar mencapai target RUED dan harapannya bisa menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di energi terbarukan.

“Jawa Tengah mempunyai potensi energi terbarukan yang melimpah, seperti energi surya yang mencapai 194 GW dan angin 3,5 MW. Untuk itu, beberapa hal perlu dilakukan dalam mengakselerasi pemanfaatannya. Di antaranya menyebarkan informasi dan meningkatkan kapasitas berkaitan pengembangan energi terbarukan, mendorong ekosistem investasi pendanaan hijau seperti pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta membentuk platform pemantauan, pelaporan dan evaluasi sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi,” katanya saat acara Forum Akselerasi Energi Terbarukan Jawa Tengah di Semarang, Selasa (19/12/2023).

Pada kesempatan yang sama, IESR meresmikan kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong investasi hijau, khususnya energi terbarukan di Jateng.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari menjelaskan, pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan untuk mempromosikan investasi hijau di wilayahnya. Misalnya dengan menyusun proyek yang siap dikembangkan oleh investor (investment project ready to offer, IPRO) dengan proyek ekonomi sirkuler pengolahan limbah, minihidro, pengolahan produk berkelanjutan dan pengolahan sampah menjadi refused derived fuel (RDF).

Selain itu, DPMPTSP juga telah membuat video promosi, bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan dan melakukan perjanjian kerjasama.

“Penyusunan IPRO penting untuk menarik calon investor dan memberikan keyakinan bahwa Jawa Tengah menjadi lokasi yang tepat untuk berinvestasi. IPRO di Jawa Tengah saat ini melingkupi tiga sektor yakni infrastruktur, agrikultur dan pariwisata. Di dalam sektor infrastruktur, di antaranya terdapat pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro Banjaran dan Logawa di Kabupaten Banyumas dan pengolahan limbah medis B3 kota Tegal dan pembangunan industri,” ujar Sakina.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan.

Pada beleid tersebut, pemerintah daerah memberikan kewenangan yang lebih untuk mengelola dan menyediakan biomassa, biogas, dan energi baru terbarukan.

Tidak hanya pemerintah daerah, bahkan pemerintah kabupaten dan kota melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 juga mendapatkan kewenangan dalam mendukung pengembangan energi terbarukan.

Beberapa contoh kewenangan pemerintah kabupaten dan kota antara lain dalam pengelolaan sampah, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota, pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota, dan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan di bangunan kantor.

Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat  SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Tavip Rubiyanto menuturkan, peran daerah dalam mengembangan energi terbarukan menjadi penting untuk mendongkrak pencapaian target bauran energi terbarukan nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025. Sementara, hingga akhir 2023, target bauran energi terbarukan baru tercapai 12,3 persen.

“Kami mengharapkan dengan adanya aturan mengenai keleluasaan wewenang daerah dalam pengelolaan energi baru terbarukan, maka mulai 2024, daerah sudah mulai menganggarkan untuk mencapai target tersebut. APBD akan membiayai hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan daerah,” jelas Tavip.

Ia juga menekankan perlunya kerja sama antar sektor untuk mencapai target energi terbarukan di tingkat daerah. Koordinasi antara Dinas ESDM, lingkungan hidup, perhubungan, perencanaan harus diperkuat.