Semarang, IDN Times - Aparat Polisi Militer di Kota Semarang diperintahkan untuk bergerak melakukan operasi yustisi mulai bulan ini. Operasi yustisi dimaksudkan untuk menertibkan perilaku para prajurit Kodam IV Diponegoro dengan alasan memperkuat sikap yang tangguh dan modern.
Pangdam IV Diponegoro Semarang, Mayjen TNI Widi Prasetijono menyebutkan pelaksanaan operasi yustisi digencarkan selama 2023 dan akan dilakukan penegakan disiplin secara mandiri maupun operasi gabungan di masing-masing wilayah.
"Sesuai visi dan misi TNI dalam mewujudkan prajurit TNI yang profesional, modern dan tangguh, kami menyelenggarakan fungsi polisi militer, di antaranya penegakkan hukum, tata tertib dan disiplin bagi prajurit serta PNS TNI melalui penggelaran operasi penegakkan ketertiban dan operasi yustisi," kata Widi di sela apel kesiapsiagaan operasi gaktib CPM di Lapangan Mapomdam Diponegoro, Semarang, Rabu (8/3/2023).
Dengan adanya perkembangan teknologi medsos serta efek negatif dari peredaran hoaks, dirinya menegaskan setiap prajurit TNI perlu secepatnya beradaptasi dengan pesatnya perubahan teknologi yang terjadi saat ini.
Pola adaptasi, katanya harus dilakukan supaya dapat mencegah dan menindak upaya kejahatan informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang dapat menimbulkan citra negatif terhadap TNI.
Soal persiapan Pemilu 2024, Widi juga meminta setiap prajuritnya untuk tidak terseret pada polarisasi politik.
Lebih lanjut, ia memerintahkan kepada aparat CPM guna mencegah sekaligus menindak terhadap sikap yang tidak selaras dengan netralitas TNI seperti penggunaan atribut partai oleh anggota TNI dan penggunaan fasilitas dinas oleh pihak yang tidak berhak
“Kita sudah mendapatkan perintah dari pimpinan komando atas bahwa TNI netral, berada di tengah, jadi tidak boleh terlibat ke dalam politik praktis,” imbuhnya.
Saat apel operasi gaktib CPM, tampak hadir juga Irdam IV, Kapok Sahli Pangdam Diponegoro, para Danrem, TNI AL, Kabalakdam IV, para Dansat jajaran Kodam IV, pejabat Polda Jateng, Kajari Kota Semarang, BNN Semarang.