Semarang, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2018 yang dikeluarkan pada Selasa (1/10).
Dalam survei tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menduduki peringkat teratas dan terbaik dalam bidang gerakan antikorupsi.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa capaian tersebut berkat digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat.
SPI dilakukan KPK untuk memetakan area rawan korupsi di Indonesia. Pemprov Jateng memperoleh indeks tertinggi dengan skor 78,26. Di urutan kedua terdapat Pemprov Jawa Timur dengan skor 74,96. Disusul Sumatera Barat dengan skor 74,63.
Sementara Jawa Barat berada di peringkat tujuh dengan skor 72,97. Sedangkan DKI Jakarta menempati peringkat ke sembilan dengan skor 68,45.
Survei itu dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 12 bulan. Yaitu sejak Juli 2017 hingga Juli 2018.
Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak. Selain 120 responden internal dan eksternal, survei juga diikuti 10 responden ahli.
Ganjar membongkar kunci suksesnya. Salah satunya adalah melakukan mitigasi korupsi pada saat awal ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah itu. Mitigasi tersebut adalah pembenahan sistem pemerintahan.
"Pertama pembenahan sistem dan dilanjutkan proses digitalisasi sistem. Yakni penerapan e-government, e-budgeting, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian siapapun bisa mengakses," kata Ganjar, dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Selasa (1/10).
Selain itu, pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari eselon I sampai IV dan 100 anggota DPRD Jateng mencapai 100 persen pada 2018.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa pejabat di Jateng juga secara konsisten melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK, yang jumlahnya semakin menurun setiap tahun.
Ganjar juga melaksanakan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang marak terjadi di pemda-pemda pada umumnya. Lelang jabatan itu menjadi bagian Reformasi Birokrasi yang berulang kali menuai apresiasi dari Pemerintah Pusat.
Setelah pembenahan dan digitalisasi sistem, proses selanjutnya adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Ganjar mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng untuk memiliki akun sosial media.
"Selain pengawasan, media sosial juga jadi ruang pelayanan bagi masyarakat. Bahkan tidak sedikit kami memecat ASN karena melakukan pungli dan itu berkat laporan masyarakat," imbuhnya.
Ganjar mengaku, dari semua cara yang dilakukan, yang paling mendasar dalam gerakan antikorupsi adalah contoh yang diberikan oleh pimpinan. Ganjar menganalogikan bahwa gerakan pemberantasan korupsi layaknya orang mandi menggunakan gayung, yang mesti disiram paling pertama adalah bagian kepala bagian paling atas.
Untuk itu, ia juga turun tangan langsung melaksanakan upaya pencegahan korupsi dengan menata inspektorat Jateng dan Badan Diklat ASN sehingga menjadi yang terbaik di nasional.
"Kalau atasnya punya komitmen penuh dan mau memperbaiki sistem serta memberi contoh, orang pasti takut untuk menyuap. Akhirnya pejabat lain ikut berubah dan masyarakat ikut berubah sikapnya. Akhirnya semua profesional," jelas Ganjar.
Meski demikian sukses dengan cara tersebut, Ganjar tak menampik masih ada titik-titik yang rawan adanya tindak korupsi.
Selain melakukan update sistem, tambah Ganjar, pengawasan juga wajib ditingkatkan, termasuk pelibatan masyarakat akan diperluas.
Ganjar mengimbau dan mewanti-wanti agar masyarakat pun tidak memberi pancingan kepada pejabat untuk bertindak koruptif.
Sebagai langkah preventif dini, ia juga akan semakin sering mengajar di sekolah-sekolah, untuk menanamkan sikap antikorupsi dalam program Gubernur Mengajar. Program tersebut juga telah diadopsi menjadi kurikulum pendidikan antikorupsi pada sekolah-sekolah di Jawa Tengah.
"Upaya terakhir yang mesti kita lakukan adalah membudayakan. Budaya Ini kan kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan tidak mau ditraktir, kita biasakan tidak ngarep-arep (berharap). Kalau ada yang mau minta tolong, kita jelaskan agar semua sesuai prosedur," paparnya.