Timbun Solar Subsidi di Pati, 12 Pelaku Diringkus Polisi, Kapal Tanker Disita

Luthfi menyatakan, ada dua pabrik yang terlibat penimbunan solar subsidi. Masing-masing PT Razka Pradipta Energi dan PT Aldi Perkasa Energi.

Kedua pabrik tersebut tepergok berkomplot dengan seorang pelaku bernama Kusrin, sang pemilik gudang BBM di Jalan Pati-Gembong, Muktiharjo, Pati. 

PT Razka Pradipta kedapatan memodifikasi truk tangki untuk mengangkut 8.000 liter atau setara 8 ton BBM dengan memasang tulisan solar industri. Kemudian bahan bakar itu dibawa ke gudang milik Kusrin untuk dikemas dan dijual lagi seharga Rp10 ribu--Rp11 ribu per liter kepada para nelayan. 

Sedangkan dari pengembangan penyelidikan, PT Aldi Perkasa memakai kapal tanker untuk mengirim 499.000 liter solar subsidi dari Tanjung Priok Jakarta menuju Semarang. 

"Solarnya dibeli di beberapa SPBU. Modus yang hampir sama dilakukan PT Aldi Perkasa yang memakai gudang di Jalan Juwana untuk menyimpan BBM sebanyak 16 ribu liter dan 20 ribu liter," ujarnya. 

Sementara itu, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Adrianto telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka penyalahgunaan solar bersubsidi di Pati. Kasus tersebut dibongkar tim gabungan Direktorat Tipidter Bareskrim dan Polda Jateng tanggal 18 Mei di tiga lokasi kejadian. Masing-masing Desa Muktiharjo, Puncakwangi dan Jakenan, Kabupaten Pati. 

Agus menyebutkan belasan orang yang dijadikan tersangka merupakan pemilik gudang, sopir truk tangki dan para penadah BBM subsidi. 

"Peran pelaku ada yang pemilik gudang, pemilik modal, seorang sopir mobil. Untuk barang buktinya sebuah tangker berisi 9.000 liter bahan bakar jenis solar. Sementara ini kasusnya masih diselidiki lebih mendalam untuk kita kembangkan," ungkapnya.

Saat ini, pihaknya menjerat para pelaku dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditambah jeratan pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

"Dengan memakai dua pasal itu, makan mereka terancam dipidana enam tahun dan denda Rp60 miliar," pungkasnya. 

Sementara itu, Executive General Manager Jawa Bagian Tengah (JBT) Pertamina Patra Niaga, Dwi Puja Ariestya mengatakan, penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana karena merugikan masyarakat dan negara. Ia menyebutkan, ketentuan sasaran pengguna BBM bersubsidi telah diatur pada Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Selain itu, lanjutnya, BPH Migas juga mengatur pengendalian BBM bersubsidi melalui SK BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

“Adanya praktik penyalahgunaan semacam ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat terutama para pengguna solar bersubsidi seperti angkutan umum dan nelayan yang haknya dirampas oleh oknum tidak bertanggung jawab, sehingga subsidi yang diberikan negara ini menjadi tidak tepat sasaran,” jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Selasa (24/5/2022).

Lebih lanjut, Ari memaparkan, secara bisnis Pertamina merugi akibat praktik BBM ilegal tersebut.

Tidak hanya Pertamina yang mendapat kerugian pada praktek tersebut, tetapi penerimaan negara terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi berkurang karena oknum penjual BBM ilegal tersebut tidak menyetor PPN selayaknya BBM Industri yang dijual melalui lembaga penyalur resmi.

“Penjualan BBM Industri di sektor perikanan mengalami penurunan hingga 32 persen karena adanya praktik solar, ” papar Ari.

Pihaknya mengapresiasi dan mendukung langkah kepolisian sebagai pihak yang berwenang menindak 12 pelaku penyalahgunaan BBM tersebut, juga mengawal dan mengawasi jalannya pendistribusian BBM bersubsidi.

"Apabila menemukan indikasi kecurangan penyaluran distribusi BBM bersubsidi, dapat melaporkan kepada aparat kepolisian maupun Pertamina Call Center 135," ujarnya.