UHC BPJS Kesehatan Indonesia Tercepat di Dunia, Salip Korea Selatan

26 Sep 2024, 04:00 WIB

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti (kedua kiri) saat acara Media Workshop di Jakarta. (IDN Times/Dhana Kencana)

Intinya sih...

Indonesia meraih Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BPJS Kesehatan memperkuat kemitraan dengan fasilitas kesehatan, memperluas akses layanan di daerah 3T, dan menerapkan inovasi teknologi.
Pemanfaatan layanan kesehatan melalui JKN terus meningkat signifikan, namun BPJS Kesehatan menghadapi tantangan biaya penyakit berbiaya tinggi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Indonesia berhasil mencapai tonggak sejarah penting dalam layanan kesehatan dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, lebih dari 277 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 98,67 persen dari total populasi, kini telah menjadi peserta JKN.

Capaian itu dicapai hanya dalam waktu sepuluh tahun, jauh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk Korea Selatan yang membutuhkan waktu 12 tahun untuk mencapai hal yang sama.

“Per 1 September 2024, Indonesia telah mengukir sejarah sebagai negara dengan cakupan UHC tercepat di dunia. Ini merupakan pencapaian besar yang menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan akses layanan kesehatan,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam pernyataannya pada acara Media Workshop bertajuk Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN.

1. Kemitraan dan inovasi teknologi jadi kunci keberhasilan JKN

Warga mengakses aplikasi mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan di Semarang. (IDN Times/Dhana Kencana)

Dalam upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperluas akses layanan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui program layanan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS).

Ghufron menekankan bahwa inovasi teknologi menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta untuk mengakses berbagai layanan, seperti antrean online, perubahan data, dan informasi fasilitas kesehatan.

"Inovasi ini selaras dengan transformasi mutu layanan yang kami lakukan, demi memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan setara bagi semua peserta JKN," kata Ghufron.

2. Tantangan penyakit katastropik

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti. (IDN Times/Dhana Kencana)

Sejak diluncurkan pada 2014, pemanfaatan layanan kesehatan melalui JKN terus meningkat signifikan. Pada tahun 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan layanan per tahun, sementara pada 2023, jumlah itu melonjak menjadi 606,7 juta, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap harinya. Angka tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.

Meski telah meraih banyak capaian positif, BPJS Kesehatan juga menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan meningkatnya jumlah kasus penyakit berbiaya tinggi seperti hipertensi, diabetes, dan kanker.

“Pada tahun 2023, biaya untuk menangani penyakit-penyakit katastropik ini mencapai Rp34,7 triliun. Oleh karena itu, kami terus menyosialisasikan pentingnya skrining kesehatan dini dan pengelolaan penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis),” jelas Ghufron.

3. Dukungan keberlanjutan Program JKN

Kasmini (kiri) mengikuti skrining kesehatan dan informasi terbaru mengenai JKN BPJS Kesehatan saat Posyandu Lansia di Semarang, Sabtu (15/6/2024). (IDN Times/Dhana Kencana)

Keberhasilan Program JKN juga menarik perhatian dunia internasional. Beberapa negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia, serta organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA) telah mempelajari dan menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Bahkan, ISSA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah konferensi internasional yang akan berlangsung di Bali pada Maret 2024.

Dalam menyongsong pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.

“Pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal serta kerja sama erat dengan pemerintah akan menjadi kunci dalam mendukung kesinambungan program ini,” aku Ghufron.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas pemerintahan baru.

“Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Pemerintahan baru akan berkomitmen untuk melanjutkan Program JKN sebagai salah satu program strategis nasional,” ujarnya.

4. Kolaborasi dan sinergi menjadi kunci keberhasilan

Kader Atik Waluyo (kiri) mengecek hasil skrining kesehatan lansia saat kegiatan Posyandu Lansia di Semarang, Sabtu (15/6/2024). (IDN Times/Dhana Kencana)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyoroti peran penting BPJS Kesehatan tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga dalam transformasi sosial-ekonomi bangsa.

“BPJS Kesehatan memainkan peran penting sebagai penggerak ekonomi. Namun, dengan semakin besar jumlah peserta JKN, kita harus memastikan bahwa layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal,” ungkapnya.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Nunung Nuryartono, menambahkan bahwa BPJS Kesehatan telah berkontribusi signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

"Program JKN memberikan multiplier effect yang luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi," kata Nunung.

Nunung juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program melalui penguatan tata kelola, termasuk pencegahan fraud dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan.

Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga keberlangsungan Program JKN.

“BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga optimalisasi layanan dan kesinambungan iuran,” ujarnya.