Pengajuan sertifikat halal di Pusat Usaha Layanan Terpadu (PLUT) Surakarta. (Dok/Humas Pemkot Solo)
Ia menyampaikan, wilayah seperti Pati Raya dan Banyumas Raya membutuhkan RPH yang bersertifikat halal karena hingga saat ini belum tersedia secara memadai.
Dalam kesempatan itu, juga dibahas mengenai program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, program beasiswa untuk santri, dan sebagainya.
Mengenai KKN tematik, Pemprov Jateng mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadikan KKN sebagai kewajiban akademik, tapi juga sebagai wadah penyampaian masukan dari masyarakat.
“Contohnya di UNS, kami ikut melepas mahasiswa KKN seluruh Nusantara. Laporan KKN bukan hanya untuk nilai, tapi kami dorong ada resume masukan dari mahasiswa, terutama yang bertugas di wilayah Jawa Tengah,” tambahnya.
Terkait dengan beasiswa, Pemprov Jateng juga membuat program beasiswa untuk lulusan pesantren yang ingin melanjutkan melalui pendidikan tinggi, khususnya pada jenjang S1.
“Kami fokus ke S1, baik dari pesantren maupun masyarakat umum, untuk bisa kita bantu melalui beasiswa. Walaupun alokasi beasiswa tidak besar, kontribusi dari kampus seperti UIN Walisongo terhadap masyarakat Jawa Tengah itu sangat kami apresiasi,” ujarnya