Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ratusan anggota DEMA UIN Walisongo Semarang menggeruduk rektorat untuk mendesak penghapusan pungutan ma'had yang sangat janggal. (IDN Times/Dok DEMA UIN Walisongo Semarang)

Semarang, IDN Times - Pasca aksi demontrasi besar-besaran menolak aturan ma'had di UIN Walisongo Semarang, pihak rektorat akhirnya buka suara.

Rektorat UIN Walisongo merespon aksi penolakan ratusan mahasiswa mengenai aturan ma'had atau kewajiban tinggal di dalam asrama kampus. 

Menurut petinggi kampus UIN Walisongo, aturan ma'had sudah menjadi petunjuk dari Kemenag untuk menjalankan program moderasi beragama. 

"Program pema'hadan bagi mahasiswa baru UIN merupakan mandatori dari 
Kementerian Agama melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 
7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam," ujar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Walisongo, Arief Budiman dalam keterangan yang diterima IDN Times, Kamis (10/9/2023). 

 

1. UIN Walisongo bantah kualitas makanan ma'had buruk

ilustrasi membuang makanan basi (freepik.com/freepik)

Ia beralasan adanya aturan ma'had sesuai program moderasi beragama memang perlu dipertahankan dan diperkuat. Salah satunya dengan manajemen mutu dan pengawasan yang terukur.

Soal temuan buruknya kualitas makanan yang diberikan bagi penghuni ma'had, Arief mengklaim tak sepenuhnya benar. Akan tetapi ia mengatakan akan mengevaluasi mutu layanan katering dan memberlakukan uji petik secara rutin. 

"Mengenai temuan buruknya mutu layanan katering sebagaimana tergambar dalam video yang disebarkan, meskipun informasi yang tersebar itu tidak sepenuhnya benar, namun bagi UIN Walisongo merupakan pengingat yang perlu direspon secara positif. Sehingga telah dilakukan evaluasi terhadap mutu layanan katering dan memberlakukan uji petik secara rutin sebagai upaya penjaminan mutu untuk periode selanjutnya," akunya. 

2. Bersikukuh teruskan layanan makanan buat penghuni ma'had

Kantor Rektor UIN Walisongo Semarang disebu ratusan mahasiswa yang mengecam aturan pembayaran ma'had. (IDN Times/Dok DEMA UIN Walisongo)

Arief juga berkata sebenarnya layanan katering makanan bukan program wajib yang dibebankan bagi penghuni ma'had. Santri, katanya boleh memilih untuk meneruskan berlangganan katering pada bulan kedua atau berhenti berlangganan dan belanja sendiri untuk keperluan makan.

Adapun untuk bulan pertama diputuskan disediakan katering sebagai upaya membantu memfasilitasi santri baru yang datang dari luar daerah, luar propinsi dan 
luar pulau, yang dimungkinkan belum cukup mengenali medan dan lingkungan kampus. "Sehingga jika tidak dibantu penyediaan makanan, mereka akan kesulitan," kilahnya. 

3. Janji perbaiki fasilitas dengan ponpes

Dua security berjaga di bawah spanduk yang menyindir aturan ma'had. (IDN Times/Dok DEMA UIN Walisongo)

Untuk bulan berikutnya dipersilakan untuk memutuskan antara dua pilihan tersebut. Sedangkan untuk pelibatan ponpes di sekitar kampus UIN Walisongo sebagai mitra adalah tahun pertama, dan baru saja berjalan. Bahkan, belum sampai waktunya untuk dilakukan monev yang sudah dijadwalkan di akhir Agustus. 

Namun demikian, ia berjanji momen kali ini digunakan secara positif untuk segera dilakukan evaluasi secara komprehensif, serta  koordinasi dengan pihak mitra dalam rangka memperbaiki fasilitas. 

Editorial Team