Undip Usul Penulisan Ulang Sejarah Harus Dengar Masukan Semua Kalangan
- Undip usul penulisan ulang sejarah Indonesia harus mendengar masukan semua kalangan
- Komisi X DPR RI Bidang Kebudayaan kunjungi Undip untuk dengar pendapat
- Undip mengusulkan agar penulisan ulang sejarah banyak mendengarkan masukan dari semua kalangan
Semarang, IDN Times - Komisi X DPR RI Bidang Kebudayaan mengunjungi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang untuk melakukan dengar pendapat terhadap proses penulisan ulang Sejarah Indonesia, belum lama ini.
Kepada tim dari Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan, Undip mengusulkan agar dalam penulisan ulang tersebut banyak mendengarkan masukan dari semua kalangan.
1. Setiap chapter buku dapat masukan
Wakil Rektor IV Undip Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Dr. Wijayanto, M.Si., Ph.D mengatakan, tujuan dari kunjungan Komisi X DPR RI ke Undip adalah untuk meminta masukan para sejarawan dan ilmuwan sosial politik Undip terkait draft buku yang sedang disusun.
“Ya, yang dibahas ada banyak. Hampir setiap chapter dapat masukan dari awal sampai akhir,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (7/7/2025).
2. DPR membuka diri terkait masukan
Menurut Wija, Undip mengapresiasi karena DPR memang membuka diri terkait masukan. Baik dari sisi substansi maupun dari sisi deadline penulisan yang bisa saja lebih panjang jika memang diperlukan kajian lebih mendalam agar teliti dan hati-hati
“Teliti dan hati-hati ini maksudnya memperhatikan masukan dari sebanyak mungkin kalangan termasuk kelompok yang termarjinalkan,” tegasnya yang juga dosen Ilmu Pemerintahan, FISIP Undip itu.
3. Situasi demokrasi Indonesia setelah reformasi
Terpisah, Staf Khusus Kementerian Kebudayaan, Nissa Rengganis juga mengunjungi kantor Wakil Rektor IV Undip. Pada kesempatan tersebut, Wija memberikan masukan terkait draft buku yang sedang disusun.
“Kami usul terutama pada chapter 10 yang membahas situasi demokrasi Indonesia setelah reformasi. Bahwa berdasarkan berbagai kajian ilmiah, kondisi demokrasi Indonesia masih berada pada fase transisi yang berkepanjangan yang sebenarnya masih jauh dari demokrasi terkonsolidasi,” tandasnya.
