Unesco-Undip Perkuat Tata Kelola Platform Digital Berbasis HAM

Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, hingga platform digital untuk membahas tantangan pengaturan ruang digital di kawasan Asia Tenggara.

Programme Specialist Communication and Information UNESCO Jakarta, Anna Lomtadze mengatakan, tantangan utama tata kelola platform digital saat ini adalah menjaga keseimbangan antara keamanan pengguna dan kebebasan berekspresi.

“Bagaimana memastikan keamanan, privasi, dan otonomi pengguna, sembari tetap menjamin kebebasan berekspresi, hak atas informasi, serta hak untuk mengekspresikan keberagaman budaya,” ujarnya.

Menurut Anna, UNESCO pada 2023 telah menerbitkan pedoman global tata kelola platform digital yang memuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM. Pedoman tersebut disusun melalui proses panjang yang melibatkan 10 ribu komentar dari 134 negara, termasuk Indonesia, serta 50 konsultasi tatap muka.

Pedoman itu juga telah tersedia dalam Bahasa Indonesia dan menjadi dasar pengembangan toolkit atau perangkat praktis bagi regulator dan masyarakat sipil di Asia Tenggara.

“Kami tidak menyebutnya regulasi semata, tetapi tata kelola. Karena ada banyak aktor yang terlibat, mulai dari negara, masyarakat sipil, akademisi, media, hingga platform digital. Semua perlu duduk bersama untuk memastikan keamanan sekaligus kebebasan bagi pengguna,” katanya.

Selanjutnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria mengapresiasi inisiatif UNESCO dan FISIP Undip dalam membuka ruang diskusi mengenai platform governance yang dinilai menjadi tantangan bersama negara-negara ASEAN.

“Bagaimana mengatur platform agar menjadi ruang digital yang bermanfaat bagi publik sekaligus menjamin rasa aman bagi pengguna,” ujarnya.

Ia menegaskan Indonesia berupaya menyesuaikan tata kelola platform digital dengan standar UNESCO, khususnya terkait prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurutnya, implementasi tata kelola platform digital tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat sipil, dan platform digital.

“Kita berembug bersama bagaimana pengaturan platform yang efektif dan efisien sekaligus memproteksi kebebasan berekspresi dan keamanan pengguna platform,” katanya.

Sementara, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Undip, Wijayanto mengatakan, workshop yang berlangsung selama tiga hari tersebut tidak hanya membahas konteks Indonesia, tetapi juga persoalan tata kelola platform digital di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, ASEAN memiliki tantangan tersendiri karena negara-negara di kawasan ini lebih banyak menjadi konsumen platform digital global.

“Karena itu governance menjadi penting. Selama tiga hari kami melakukan dialog multipihak yang melibatkan regulator, masyarakat sipil, akademisi, hingga platform digital,” ujarnya.

Ia berharap hasil dialog tersebut dapat melahirkan toolkit tata kelola platform digital berbasis HAM yang dapat menjadi rujukan regional di Asia Tenggara.

“Semoga ini menjadi karya dari Semarang untuk Asia Tenggara, tidak hanya untuk Indonesia,” katanya.