Usulan Gagal Terwujud, Empat Unsur Buruh di Jateng Ancam Mogok Kerja Massal

21 Nov 2023, 15:40 WIB

Ilustrasi buruh KSPI (Dok. KSPI)

Semarang, IDN Times - Empat organisasi konfederasi perburuhan di Jawa Tengah berancang-ancang melakukan mogok kerja massal menyusul adanya usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar 15 persen yang berpotensi tidak terakomodir. Bahkan, Presiden KSPI Said Iqbal telah menyerukan aksi pemogokan massal.

"Jateng ada empat konfenderasi buruh. Dari kami ada 145 ribu buruh. Itu belum keseluruhan serikat lainya. Kita ini sedang melakukan persiapan, konsolidasi. Kalau ini tidak bisa dihindari kami akan lakukan. Karena kemungkinan mereka menggunakan PP 51/2023," ujar Aulia Hakim, Sekretaris KSPI Jateng, Selasa (21/11/2023).

1. KSPI ancam hentikan operasional pabrik

Aksi unjuk rasa KSPI menolak pembahasan Omnibus Law RUU CIptaker di depan Gedung DPR, Senin (3/8/2020) (Dok. IDN Times/KSPI)

Lebih lanjut, menurut Aulia pemerintah provinsi tetap akan mengesahkan UMP 2024 menggunakan acuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Untuk itulah, dengan aksi mogok kerja massal setidaknya perusahaan akan berhenti beroperasi sementara waktu. Termasuk untuk memaksa pabrik melakukan penghentian produksi karena para pekerja akan keluar dari pabrik untuk melakukan unjuk rasa di depan pabrik, kantor pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.

2. Berharap Nana Sudjana sahkan UMP naik 15 persen

Ketua KSPI Jateng Aulia Hakim saat memberikan pernyataan terkait rapat koordinasi penentuan UMP Jateng 2023. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Dirinya berharap Pj Gubernur Jateng, Nana Sujadna mengakomodir tuntutan buruh yang meminta naik minimal 15 persen.

"Melihat fakta di lapangan, kondisi riil dan konsep partai buruh yang telah disampaikan. Karena upah di Jateng ini rendah,” akunya.

3. Apindo minta buruh gak usah demo-demo

Ilustrasi buruh atau pekerja saat demonstrasi. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Dedi Mulyadi Ali Wakil Ketua Apindo Jateng, mengatakan mogok kerja massal sudah jadi agenda tahunan para Buruh. Sehingga pihaknya tak terlalu khawatir lagi. Akan tetapi ia menyarankan supaya para buruh tak perlu demonstrasi ke jalanan.

"Saya rasa ini memang sudah agenda tahunan ya, itu sudah hal biasa, ini perlu dirubah juga dengan diskusi-diskusi nggak usah demo-demo saya rasa," terangnya.

"Kalau demo-demo terus begini hasilnya kan kurang-kurang juga menurut saya," tambahnya.

Ia pun menganggap proses investasi di Jateng harus berjalan lancar karena kalau lapangan kerja semakin banyak justru hasilnya lebih bagus.

Soal besaran UMP 2024, ia mengikuti hasil dari Pemprov Jateng saja.

"Saya rasa sih berpatokan pemerintah saja sih. Kita tetap berdasarkan aturan saja, pemerintah juga membuat atiran, artinya skema itukan bukan asal-asalan bicara, tentu melalui penelitian, dan melibatkan berbagai pihak," pungkasnya.