UU Omnibus Law Disahkan, LP3ES: Pemerintah Otoriter, Meniru Gaya Orba

08 Okt 2020, 20:45 WIB

Aksi unjuk rasa kelompok mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan, menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Selasa (6/10/2020). Dok. IDN Times/bt

Semarang, IDN Times - Undang-Undang (UU) Omnibus Law yang disahkan oleh DPR RI dikhawatirkan bakal mengubah kebijakan pemerintah pusat yang cenderung otoriter. Bahkan, berdasarkan analisa lembaga Center for Media and Democracy (LP3ES), pemerintah pusat nantinya berpeluang membuat kebijakan yang mirip dengan gaya Orde Baru (Orba) karena sebenarnya dalam UU Cipta Kerja tersebut banyak pasal-pasal yang masih bermasalah.

"Maka dari itulah, saya gak setuju dengan disahkannya UU Omnibus Law. Sebab, dalam proses politiknya memang perundang-undangan tersebut sangat bermasalah. Undang-undang ini kan sebenarnya belum tuntas, juga masih banyak pertanyaan publik. Dan terbukti banyak demo di mana-mana," kata Direktur LP3ES, Wijayanto ketika dihubungi IDN Times, Kamis (8/10/2020).

1. Pemerintah telah mengabaikan penolakan UU Omnibus Law

Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menolal Omnibus Law UU Cipta Kerja. IDN Times/Saifullah

Wijayanto menyebut saat ini sebagian besar rakyat Indonesia memang tidak setuju dengan UU Omnibus Law. Penolakan malahan sudah muncul sejak Maret 2020 silam dimana publik waktu itu kerap menentang pembahasan draft RUU Omnibus Law.

"Tapi itu semua diabaikan. Kok sekarang undang-undangnya disahkan. Padahal di sisi substansinya sudah mendapat kajian dari para pakar ekonomi, lingkungan hidup dan media. Hasilnya muncul sejumlah kekhawatiran," ungkapnya.

2. Direktur LP3ES sebut pemerintah pusat kerdilkan peranan pemerintah daerah

Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)

Pihaknya mengaku, dari segi lingkungan hidup, pemerintah pusat berupaya menggunakan UU Omnibus Law untuk memperkecil peranan pemerintah daerah. Salah satu yang mencolok ialah pemerintah telah menghapus izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Sedangkan dari segi ketenagakerjaan, katanya UU Omnibus Law juga mengatur ketentuan untuk mengurangi jumlah pesangon bagi para tenaga kerja yang pensiun.

"Kalau dari aspek lingkungan pemerintah pusat bisa ambil kewenangan daerah dalam memberikan perizinan. Termasuk menghapus AMDAL. Maka di sektor ketenagakerjaan, jumlah pesangonnya akan dikurangi. Ironisnya lagi, UU Omnibus Law juga mengatur kebebasan media. Khususnya mengenai tindakan represif kepada media dan memberikan ancaman kurungan bagi media yang tidak mendukung UU. Itu semua yang jadi masalah dari UU Omnibus Law," beber Wijayanto.

3. Gaya Orba akan ditiru pemerintah pusat dan abai terhadap lingkungan hidup

Ilustrasi unjuk rasa (IDN Times/Ilyas Mujib)

Lebih lanjut, UU Omnibus Law yang disusun setebal 100 halaman lebih juga tidak melalui diskusi terbuka dengan publik.

Menurutnya implementasi UU Omnibus Law bakal berpengaruh pada segala sektor di Jateng. Dengan kebijakan yang bisa diambil alih oleh pusat, maka desentralisasi.

"Pemerintah pusat akan jadi pihak yang otoriter untuk menentukan tempat izin izin bisnis dan AMDAL. Dan itu merugikan masing-masing daerah. Apalagi teori yang digunakan saat ini dengan mengedepankan pembangunan dengan gaya mirip Orba. Pertemuan ekonomi masuk dengan deras tapi mengabaikan lingkungan hidup," urianya.

"Kita khawatir ini nanti mengarah ke arah Orba. Atau justru nantinya (kondisinya) bisa lebih parah. Karena akan ada pengurangan sumber daya manusia. Tenaga kerja mudah direkrut dan mudah dipecat, itu akan bermasalah di sektor tenaga kerja," tutupnya.