Vonis 7 Tahun Suami Mbak Ita, Ini Profil Alwin Basri yang Politisi PDIP

Alwin Basri lahir di Yogyakarta. Ia menempuh pendidikan teknik hingga S1 dari Universitas Islam Indonesia. Alwin meraih dua gelar magister di Universitas Diponegoro (Undip), dan doktor pada tahun 2020 di kampus tersebut.

Sebagai politisi PDIP, Alwin menjabat Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah selama 2019--2024). Ia juga menjadi Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, serta memimpin PKK Kota Semarang dan Dekranasda Kota Semarang sejak awal 2023.

Alwin sempat maju caleg DPR RI Dapil Jateng III pada Pemilu 2024 namun tidak lolos.

• Nama: Alwin Basri

• Afiliasi politik: PDIP; Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah (periode berjalan saat perkara bergulir).

• Peran organisasi/kota: Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kota Semarang (dilantik 30 Januari 2023), mengikuti tradisi pendamping kepala daerah yang kali ini oleh suami kepala daerah perempuan.

Alwin dikenal luas di lingkup pembangunan/infrastruktur lewat Komisi D DPRD Jateng. Jaringannya bersinggungan dengan sektor pekerjaan umum, perumahan, transportasi, dan lingkungan.

Ia juga aktif di kegiatan-kegiatan pemberdayaan (PKK/Dekranasda) pada masa istrinya menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

Harta kekayaan Alwin Basri yang dilaporkan LHKPN pada 2023 mencapai sekitar Rp4,59 miliar, berupa tanah dan bangunan di Semarang.

KPK menelusuri dugaan penerimaan gratifikasi dan pengaturan proyek di lingkungan Pemkot Semarang. Setelah rangkaian pemeriksaan, pada 19 Februari 2025, Alwin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa meja-kursi sekolah dasar dan gratifikasi di lingkungan Pemkot Semarang. Ia ditahan bersama istrinya.

Alwin Basri dan Mbak Ita menerima suap senilai Rp 2 miliar dari Martono (Ketua Gapensi Semarang) serta Rp 1,75 miliar dari Rachmat Utama Jangkar (PT Deka Sari Perkasa). Keduanya dianggap menerima gratifikasi hingga Rp 2 miliar dari pelaksana proyek melalui skema fee 13 persen. Modus lain keduanya termasuk iuran kebersamaan yang sifatnya tidak sesuai dengan aturan resmi.

Pada 30 Juli 2025, JPU KPKP menuntut Alwin Basri dengan 8 tahun penjara, denda Rp 500 juta (subsider 6 bulan), uang pengganti Rp 4 miliar—yang jika tidak dibayar akan diganti hukuman 2 tahun—dan pencabutan hak politik selama 2 tahun setelah pidana.

Jaksa menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, termasuk penerimaan suap dan gratifikasi dari pihak ketiga serta pemotongan iuran pegawai negeri.

Dalam pledoi, Alwin menyampaikan jika dirinya bukan representasi Wali Kota Semarang. Ia menolak anggapan seolah ia perpanjangan tangan istrinya dalam pengaturan proyek.

Hari ini, Rabu (27/8/2025), Alwin menjalani sidang putusan atas perkaranya tersebut. Ia divonis 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar kurungan 4 bulan. Vonis tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Gatot Sarwadi di Pengadilan Tipikor Semarang.