Wacana Cukai Minuman Berpemanis: Pakar Minta Kajian Mendalam Bertahap

Bangkit menjelaskan, kebijakan cukai MBDK seharusnya melibatkan berbagai pihak, termasuk konsumen, pekerja industri, pengusaha, ahli gizi, serta lembaga pemerintah. Menurutnya, keterlibatan lintas sektor diperlukan untuk memastikan kebijakan itu tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Pemerintah tidak bisa hanya diwakili oleh satu kementerian, seperti Kementerian Keuangan. Ada kementerian lain yang lebih relevan, seperti Kementerian Kesehatan. Apakah mereka sudah melakukan studi yang mendalam terkait hal ini?" ujarnya.

Ia ikut mengingatkan bahwa konsumsi gula berlebih memang menjadi salah satu penyebab utama diabetes, penyakit yang memiliki risiko kematian tinggi. Namun, ia menegaskan bahwa masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan pengenaan cukai pada MBDK.

Dalam wacana cukai MBDK, Bangkit menyoroti keterlibatan banyak sektor, mulai dari buruh hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Warung-warung kecil yang menjual minuman berpemanis dapat terdampak langsung oleh kebijakan tersebut, yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.

"Saya melihat wacana cukai ini sudah muncul sejak 2016. Bahkan rencananya akan diterapkan pada semester kedua tahun 2025. Artinya, masih ada waktu untuk melakukan kajian mendalam," jelas Bangkit.

Ia juga mengingatkan potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan itu. Dampak tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi stabilitas ekonomi.

"Apakah negara hanya peduli pada pendapatan dari cukai, atau juga pada kesehatan masyarakat? Seberapa sering kebijakan ini dikaji dan apakah sudah ada perbandingan dengan negara lain?" tanyanya.

Bangkit mengusulkan agar penerapan cukai MBDK dilakukan secara bertahap, sembari memantau dampaknya terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Ia juga menyarankan agar kebijakan itu diuji coba lebih dahulu di beberapa wilayah tertentu sebelum diterapkan secara nasional.

"Kan tidak bisa diterapkan langsung. Harus gradual, bertahap, sambil melihat hasilnya. Apakah benar ada korelasi antara cukai ini dan penurunan kasus diabetes?" katanya.

Selain penerapan cukai, Bangkit juga mengajak pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif kebijakan lain, seperti edukasi kesehatan dan promosi gaya hidup sehat. Menurutnya, langkah preventif tersebut dapat menjadi pelengkap yang efektif dalam menekan angka penyakit akibat konsumsi gula berlebih.

Kritik dan saran dari Bangkit menunjukkan bahwa kebijakan itu membutuhkan waktu, riset mendalam, dan koordinasi lintas sektor. Ia berharap bahwa pemerintah dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.