Surakarta, IDN Times - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kurang setuju dengan wacana penghapusan pemilihan gubernur (pilgub) yang dilontarkan sejumlah partai.
Hal ini mengomentari statement yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet juga mendukung wacana tersebut.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan Bamsoet, yang menilai jika jabatan gubernur harus tetap ada sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, berdasarkan hasil kajian, dikatannya, pilgub sebaiknya ditiadakan dan gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut Gibran mengaku kurang setuju, kendati demikian dirinya akan tetap menaati aturan jika usulan tersebut benar-benar diterapkan.
"Kalau bisa seperti sekarang saja lah. Iya, luwih (lebih) gayeng. Luwih seneng luwih gayeng," ujar Gibran di Balai Kota Solo, Senin (6/2/2023).
Menurut putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo tersebut, mengaku jika mekanisme penunjukan, akan mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia.
Gibran menyebutkan justru menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Kendati demikian Gibran mengaku akan menerima keputusan apapun dari pemerintah. "Saya manut atasan," katanya.
Gibran tak menampik jika pelaksanaan pilkada akan memakan anggaran yang besar. Namun demikian, lanjut dia, yang lebih penting adalah partisipasi masyarakat. "Oh iya, anggarannya besar, yang penting warga harus berpartisipasi," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan jika pihaknya akan mengikuti aturan dari penyelenggra pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hal tersebut. Ia mengaku jika pemilu adalah produk dari undang-undang.
"Yang pertama kita partai politik kita ikut pada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, karena KPU ini adalah produk undang-undang. Dan undang-undang itu yang membuat DPR dan pemerintah. DPR adalah perwakilan dari partai politik," katanya saat usai bertemu dengan Gibran di Loji Gandrung dihari yang sama.