Wali Kota Tegal dan Wakilnya Lagi Gak Akur, Ganjar: Itu Urusan Pribadi

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turut bereaksi menanggapi konflik mereka. Ia menyarankan agar dua pimpinan Kota Tegal itu tidak membesar-besarkan masalah. 

Menurutnya masalah timbul karena ada kepentingan pribadi sehingga mereka saat ini diminta duduk bareng agar menemukan solusi.

"Halah ngunu wae kok, mbok (red: kayak begitu saja) duduk bareng. Kalau memang urusan-urusan pribadi begitu duduk bareng baik-baik," kata Ganjar dalam keterangan resmi yang didapat IDN Times, Rabu (24/2/2021).

Meski belum mendapat informasi secara pasti terkait pemicu keretakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal itu, dirinya meminta agar bisa diselesaikan segera masalahnya.

"Kalau nggak bisa menyelesaikan, suruh ketemu saya dua-duanya. Tapi saya belum tahu soal (penyebab masalah) itu," terangnya.

Sementara itu, Sekda Kota Tegal, Johardi mengaku Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi dikabarkan tidak melaksanakan tugasnya sejak 11 Februari 2021.

Ihwal hubungan kedua tokoh tersebut tidak harmonis, sempat ditepis Jumadi dengan mengatakan hubungannya dengan wali kota baik-baik saja. Hanya saja, Jumadi membenarkan jika sopir dan ajudan pribadinya ditarik pada 19 Februari 2021 lalu. Hal itu yang menjadikan alasan Jumadi tidak pernah ngantor selama berhari-hari.

Wakil Wali Kota Tegal, Muhamad Jumadi batal ngantor setelah ruang kerjanya di Komplek Balai Kota Tegal terkunci, Selasa (23/2/2021). Jumadi yang datang tanpa ajudan dan sopir pribadi, diantar oleh istrinya menggunakan mobil pribadi.

Pada pintu ruangan kerjanya tertulis “BAPAK WAKIL WALI KOTA TEGAL TIDAK ADA DI TEMPAT MULAI TANGGAL 11 FEBRUARI 2021 SAMPAI SEKARANG”. Jumadi mengaku kecewa dan memilih kembali ke rumah dinasnya.

“Saya ke kantor diantar iseri karena tidak ada sopir dan ajudan. Saya mau masuk ternyata pintunya terkunci dan tidak ada staf di dalam,” kata Jumadi melansir panturapost.com.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal, Johardi menyatakan jika sopir dan ajudannya telah mengajukan pengunduran saat Jumadi tidak masuk kerja. Guna memaksimalkan pegawai di jajaran pemerintahan, kedua orang tersebut ditarik dan ditempatkan di instansi lain.

Johardi menegaskan, bahwa penarikan sopir dan ajudan bukan tanpa sebab yang jelas, apalagi diskriminasi.

“Jadi mereka (sopir dan ajudan) mengajukan surat pengunduran diri. Saat itu Pak Wakil juga sedang tidak di tempat selama beberapa hari. Surat pengunduran dirinya ada dan jelas” ujarnya.