Warga Baseh Protes Tambang, Ini Kata Pemkab Banyumas dan Pakar Unsoed

Koordinator aksi, Andi Rustono, menyebut dampak kerusakan sudah dirasakan langsung oleh warga.

"Sedikitnya 19 kolam ikan warga rusak akibat sedimen dari area tambang. Airnya keruh dan mengganggu kualitas budidaya,"ujarnya kepada IDN Times.

Tidak hanya itu, sekitar 24 hektare sawah disebut mengalami penurunan produktivitas. Saluran air dipenuhi pasir dan kerikil, sementara tanah menjadi semakin tidak subur.

Lebih dari 100 kepala keluarga juga mengaku debit mata air di sekitar permukiman menurun drastis. Warga khawatir jika kondisi ini dibiarkan, desa bisa menghadapi krisis air bersih.

Melalui Presidium Gunung Slamet Menuju Taman Nasional, warga menyampaikan tiga tuntutan utama

1. Penutupan permanen tambang PT Dinar Batu Agung.

2. Normalisasi sawah, kolam, dan saluran air oleh pihak perusahaan.

3. Penghentian pencemaran debu dan material tambang yang kerap terbawa angin maupun hujan.

Warga juga meminta DPRD menghadirkan Bupati Banyumas, Dinas ESDM, DLH, Dinas Pertanian, dan Kepala Desa Baseh dalam audiensi resmi.

Mereka berharap desakan ini menjadi momentum pemulihan lingkungan sekaligus memperkuat rencana penetapan Gunung Slamet sebagai Taman Nasional.

Menanggapi tekanan warga, Pemkab Banyumas menegaskan bahwa pengawasan terhadap tambang di Baseh sudah dilakukan sejak lama.

Kepala Dinas ESDM Banyumas, Mahendra DA, mengatakan pemerintah memiliki dasar hukum lengkap dalam penanganan tambang. "Tanpa adanya aduan masyarakat pun, prosedur pengawasan sudah kami jalankan," tegasnya.

Menurut Mahendra, sepanjang 2024-2025 pihaknya telah mengeluarkan Peringatan 1 dan Peringatan 2 kepada perusahaan akibat pelanggaran teknis, namun tidak diindahkan.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh tambang di Banyumas berada di luar area yang diusulkan menjadi Taman Nasional Gunung Slamet. "Tidak ada tambang yang masuk dalam kawasan calon taman nasional,"ujarnya.

Ditambahkan Mahendra, pemkab memastikan pengawasan akan diperketat dan dialog dengan warga akan tetap dibuka.

Pakar ekologi dan pertambangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Ir. Mochammad Aziz, S.T., M.T, menilai bahwa keresahan masyarakat merupakan hal wajar.

Namun ia menekankan bahwa indikasi penambangan di lereng atau punggungan Gunung Slamet harus diverifikasi melalui pengecekan langsung.

Dalam analisisnya, Aziz menyebut citra Google Earth memang menunjukkan adanya area terbuka menyerupai terasering tambang di sekitar lereng baratdaya Gunung Slamet. Namun data resmi ESDM (Minerbaone dan MODI) justru tidak mencatat adanya izin perusahaan tambang di area ketinggian tersebut.

"Realita di lapangan harus dipastikan, kekhawatiran masyarakat maupun pemerintah harus diuji dengan tinjauan langsung, terutama mengingat lokasi berada di atas 1.500 mdpl dan rawan longsor,"jelasnya kepada IDN Times, Rabu (10/12/2025).

Aziz menegaskan pentingnya pengawasan ketat, regulasi reklamasi, dan mitigasi bencana untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih besar. Menurutnya, tata kelola pertambangan harus mengarah pada green sustainability mining.