Semarang, IDN Times - Untuk mengantisipasi peredaran makanan dan obat yang membahayakan kesehatan masyarakat, para petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang menelusuri sejumlah swalayan dan toko modern yang tersebar di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Hasilnya, petugas BPOM menemukan 13 toko dari total 58 sarana yang diperiksa ternyata masih nekat menjual produk-produk obat dan makanan yang telah kedaluwarsa, rusak. dan tidak diberi label izin edar.
Kepala BPOM Semarang, Sandra MP Linthin mengatakan, ada berbagai makanan yang dijual oleh di toko dalam kondisi rusak. Ia menyebut makanan yang dimaksud antara lain cokelat batangan, minuman serbuk, susu krimer kental manis, susu kaleng dan beberapa sarden.
"Ada juga produk yang kedaluwarsa, kaleng makanan yang penyok, berkarat dan tanpa izin edar. Salah satunya seperti cokelat batangan, susu kaleng, susu kental manis dan sarden. Selain itu kita menemukan toko menjual permen impor tanpa label resmi," ungkapnya, Jumat (24/12/2021).
Ia mengatakan penelusuran terhadap makanan dan obat yang mengandung zat berbahaya dilakukan di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonosobo, Kudus, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, Kota Pekalongan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purworejo.
Sandra berkata toko yang diperiksa oleh petugasnya mencakup swalayan, toko di pasar tradisional dan gudang-gudang distributor.
Ketika menelusuri ke sejumlah kabupaten, petugasnya mendata sebanyak 47 produk yang telah sesuai standar aturan BPOM. Namun, masih ada 18,9 persen produk makanan yang tepergok melanggar ketentuan.
"Tapi temuan yang didapat di 16 wilayah cenderung menurun 54 persen ketimbang kondisi tahun lalu," aku Sandra.
Lebih lanjut, selama pandemik pihaknya juga melakukan pengawalan terhadap proses distribusi vaksin COVID-19 di Jawa Tengah. Pengawalan obat vaksin COVID-19 di apotek, puskemas dan rumah sakit nyatanya ditemukan masih ada tempat penyimpanan vaksin yang tidak sesuai standar dari BPOM.
Pihaknya telah berusaha menegur pemilik lokasi penyimpanan vaksin COVID-19 untuk secepatnya dilakukan perbaikan.
"Jadi selama 2021 kita tetap memperketat pengawasan distribusi vaksin COVID-19 dan menyosialisasikan pentingnya pemakaian label izin edar pada makanan dan obat yang beredar di tengah masyarakat. Agar produknya aman dan mampu meningkatkan daya saing," tegasnya.