[OPINI] Menyelaraskan Kinerja APBN dan APBD

Saat ini, banyak pemerintah daerah masih tertinggal dalam pengelolaan anggaran. Di beberapa daerah, tumpukan dokumen fisik masih terlihat di Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah (BUD). Hal ini mengingatkan pada kondisi pengelolaan APBN sebelum tahun 2015. Walaupun beberapa daerah sudah menggunakan sistem aplikasi, proses digitalisasi belum sepenuhnya merata. Kesenjangan ini menggambarkan perbedaan yang signifikan antara pengelolaan APBN dan APBD.

Selain perbedaan sistem, kinerja anggaran antara pusat dan daerah juga menunjukkan kesenjangan. Berdasarkan data yang saya himpun dari laporan APBN Kita pada Agustus 2024 dan laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), realisasi APBD hingga awal September 2024 hanya mencapai 48,30 persen, lebih rendah dibandingkan realisasi APBN per 31 Juli 2024 yang mencapai 49,29 persen.

Pada belanja pegawai, APBD merealisasikan 59,36 persen, sementara APBN mencapai 62,10 persen. Selain itu, realisasi belanja barang di APBN (52,07 persen) lebih tinggi dibandingkan APBD (43,33 persen). Kesenjangan yang paling mencolok terjadi pada belanja modal, di mana realisasi APBD hanya 26,80 persen, jauh tertinggal dari APBN yang mencapai 44,17 persen.

Meski data APBD mencakup periode yang lebih panjang hingga awal September, belanja APBN tetap menunjukkan performa yang lebih baik. Data daerah penerima insentif fiskal pada kategori kinerja percepatan belanja daerah, semakin mengkonfirmasi rendahnya kinerja sebagian besar daerah dalam realisasi belanjanya. Jumlah daerah yang menerima insentif fiskal untuk kategori tersebut hanya 25 persen.

Ini menandakan masih adanya tantangan besar yang dihadapi sebagian besar pemerintah daerah dalam mengelola anggaran mereka, terutama pada aspek belanja modal yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur. Diperkirakan penyerapan anggaran akan meningkat tajam pada kuartal keempat ini, karena didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi target tahunan. Artinya pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun akan kembali terjadi.

Presiden Prabowo Subianto memiliki misi besar yang dikenal dengan Astacita. Lebih jauh lagi Indonesia ingin menjadi negara maju pada 2045, yang dikenal sebagai visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai misi dan visi itu, semua sektor, termasuk sektor keuangan pemerintah, harus bergerak bersama.

Pengelolaan APBN serta APBD menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan itu. Namun, sinkronisasi dan harmonisasi antara keduanya masih menjadi tantangan. Untuk itu, berdasarkan analisis di atas, ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, pemerintah daerah perlu segera mengadopsi teknologi pengelolaan keuangan seperti SPAN dan SAKTI agar pengelolaan APBD lebih efisien dan transparan. Kesenjangan sistem dan teknologi ini harus segera diatasi agar realisasi anggaran daerah bisa mengejar kinerja anggaran pusat. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada pelaksanaan APBD yang dipimpin oleh Kemendagri agar terus disempurnakan dan dioptimalkan. Lesson learn atas penerapan SPAN dan SAKTI oleh Kemenkeu dapat menjadi benchmarking bagi Kemendagri dan pemerintah daerah. Kedepan, perlu dipertimbangkan integrasi antara sistem APBN dan APBD.

Kedua, inovasi-inovasi yang sudah diterapkan pemerintah pusat dalam pengelolaan APBN, seperti penilaian IKPA dan sistem pembayaran modern, harus juga diterapkan di daerah. Kemendagri bisa mengeluarkan regulasi yang mendorong daerah untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik ini. Dan tentu saja mengawal pelaksanaannya.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga sangat penting. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Bila dalam pelaksanaan APBN diberlakukan standarisasi kompetensi pengelola keuangan, melalui sertifikasi pejabat perbendaharaan, hal yang sama perlu dilakukan dalam pelaksanaan APBD.

Saran terakhir adalah pentingnya komitmen semua pihak terkait untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan daerah, agar dapat menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan sesuai visi pemerintah.

Dengan upaya yang terkoordinasi antara pusat dan daerah, diharapkan pengelolaan APBN dan APBD berjalan selaras, sehingga mendukung tercapainya misi Presiden Prabowo dan visi Indonesia Emas 2045.

Artikel ini merupakan tulisan opini yang ditulis oleh Kepala KPPN Tanjung, Kementerian Keuangan, Sigid Mulyadi.