Strategi Bank Indonesia Lewat Kebijakan Makroprudensial, Ekonomi Tumbuh Sehat

Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) adalah kebijakan dari BI kepada perbankan untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan. KLM hadir melalui Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2023 dan mempunyai dua tujuan utama:

1. Mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan lewat upaya meningkatkan intermediasi, melakukan mitigasi dan mengelola risiko sistemik, dan mendorong inklusi keuangan maupun ekonomi.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan stimulus kebijakan makroprudensial berbasis likuiditas untuk mengantisipasi melambatnya pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan akibat tantangan domestik serta global.

BI meningkatkan nominal insentif yang sebelumnya 2,8 persen dan berubah ke angka 4 persen dari dana pihak ketiga perbankan. Disamping kenaikan nominal insentif, BI juga menajamkan dan memperkuat sektor-sektor yang akan menerima insentif likuiditas usai disalurkan perbankan. Jadi, semua sektor dapat merasakan dampak KLM ini.

Lebih lanjut, penerbitan KLM juga dilatarbelakangi lima pertimbangan berikut.

1. Meningkatkan nilai tambah serta memperbaiki struktur ekonomi dengan mendorong sektor hilirisasi non minerba maupun minerba.
2. Menghadirkan daya ungkit pertumbuhan ekonomi lewat sektor dengan backward – forward linkage, seperti sektor properti dan perumahan yang juga mendorong penyerapan dalam lapangan kerja.
3. Membangun ketahanan pangan nasional lewat peningkatan sektor perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertanian.
4. Menyokong aspek perbankan dari sektor-sektor tertentu sebagai upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19, seperti perhotelan, pariwisata, dan restoran.
5. Mendukung pembiayaan secara inklusif dan hijau, khususnya ultra mikro, UMKM, dan sektor berwawasan lingkungan.

BI menerapkan kebijakan makroprudensial secara countercyclical terhadap siklus keuangan. Penetapan dan penerapan pada perbankan tetap mempertimbangkan asesmen sistem keuangan secara menyeluruh hingga keterkaitan dengan kondisi perekonomian terkini. Implementasi kebijakan makroprudensial meliputi beberapa langkah, antara lain:

1.   Pengaturan makroprudensial

Menetapkan rasio-rasio makroprudensial yang wajib dipenuhi oleh perbankan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

2.   Pengawasan makroprudensial

Memantau dan menilai penerapan kebijakan makroprudensial oleh perbankan, dari pemantauan, identifikasi, analisis, hingga penilaian risiko.

3.   Pendidikan dan sosialisasi

Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan makroprudensial.

Indonesia adalah salah satu negara yang konsisten menerapkan kebijakan makroprudensial sejak krisis keuangan global 2008. Artinya, setiap kebijakan makroprudensial telah berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Mulai dari keberhasilan meningkatkan investasi lewat penyaluran kredit/pembiayaan,  mendorong peningkatan konsumsi masyarakat melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, hingga meningkatkan sektor ekspor yang berpengaruh pada naiknya pendapatan negara dan lapangan kerja.

KLM menjadi satu dari sekian kebijakan makroprudensial yang BI terapkan saat ini sebagai upaya mengawal pertumbuhan ekonomi sehat dan berkelanjutan. Tentu perbankan perlu mengoptimalkan pemanfaatan KLM dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor minerba maupun non minerba. Masyarakat juga harus memahami dan mendukung pelaksanaan KLM.

Berbekal dukungan berbagai pihak, kebijakan makroprudensial demikian dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Maka, BI mampu menjalankan mandatnya secara penuh dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Artikel ini merupakan tulisan opini yang ditulis Analis Bank Indonesia, Hesti Candra Sari.