Waspada! Propaganda Medsos Dengan Para Buzzer Jadi Ancaman Baru
ilustrasi medsos (unsplash.com/Swello)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Penggunaan teknologi informasi di era kekinian bak pedang bermata dua. Di sisi lain bisa menyamarkan realitas yang muncul di lapangan. Pada bagian tertentu juga menimbulkan sejumlah ancaman baru.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Rektor IV, Universitas Diponegoro (Undip), Wijayanto, S.IP M.Si Ph.D. Menurutnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ke depan bahkan bisa memperkuat demokrasi sekaligus bisa melemahkan sistem implementasi yang ada di dalamnya.
"Internet bagus untuk demokrasi, namun disisi lain internet dipakai untuk propaganda," ujar Wijayanto, Jumat (2/8/2024).
Baca Juga: Pengamat Undip: Ahmad Luthfi Bisa Leluasa Gunakan Waktu Menuju Pilkada
1. Propaganda medos sangat berbahaya
Wakil Rektor Undip Wijayanto. (IDN Times/Fariz Fardianto)Tak cuma itu saja, katanya sebaran propaganda yang dimunculkan dari aktivitas penggunaan media sosial juga sangat berbahaya karena mampu menciptakan toxic positivity yang menyamarkan realitas.
Propaganda di media sosial semakin marak dengan buzzer yang dibayar untuk mendukung pihak tertentu. Baik melalui akun manusia maupun bot.
2. Hoax subtle sulit dibuktikan
Konferensi pers menyikapi kabinet baru Prabowo-Gibran. (IDN Times/Fariz Fardianto)Ia mengaku hoax subtle atau whitewashing juga menjadi ancaman baru yang sulit dibuktikan namun efektif menutupi fakta.
“Ruang publik digital itu bisa digunakan misalnya untuk warga negara mengklaim hak atau untuk protes,” ungkapnya.
3. Wakil Rektor Undip dorong revisi UU ITE
ilustrasi pelanggaran UU ITE dan cyber crime (unsplash.com/@flyd2069)Dalam teori, ruang publik dipandang sebagai tempat komunikatif yang dilembagakan dan dapat diakses oleh semua warga negara. Ini, ia berkata bisa membantu mendorong pengembangan opini publik dan pembentukan kemauan politik.
Proses-proses publik ini terjadi melalui akses tanpa hambatan terhadap informasi, gagasan, dan perdebatan terkait.
Di dunia modern, sebagian besar ruang publik terdiri dari media, khususnya dalam bentuk jurnalisme, namun konteks tatap muka tetap penting. Hal ini dikarenakan diskusi dan perdebatan antar warga terjadi.
"Dan kita dapat dengan mudah memahami bahwa internet telah menawarkan perluasan mediasi terhadap musyawarah sipil tersebut,” kata Wijayanto.
Menurutnya masih banyak hal yang belum diatur dengan baik di Indonesia, seperti revisi UU ITE yang seharusnya mengatasi isu represi terhadap aktivis, ternyata revisinya sama saja dan masih menyisakan masalah yang sama pula.
Baca Juga: Tersohor Sejak Zaman Edo, Garam Suzu Diteliti Guru Besar Undip
