Usaha yang Tutup di Surakarta Karena Pandemik COVID-19 Bebas Pajak

2. Keringanan pajak sesuai arahan pemerintah pusat

Herman menambahkan kelesuan dunia usaha saat ini ditandai dengan sepinya pusat-pusat perekonomian, sehingga maraknya terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Keputusan tersebut dilakukan para pelaku usaha karena harus bertahan agar perusahaan mereka tak gulung tikar.

‘’Kami tak menutup mata terhadap situasi pelik ini. Keringanan pajak daerah inipun diberikan kepada pelaku usaha, agar mereka tak semakin terbebani tatkala potensi kerugian sudah nyata terpampang di depan mata,’’ tuturnya.

Keringanan pajak tersebut diberikan sesuai arahan pemerintah pusat yang menginstruksikan adanya pembebasan pajak bagi pelaku usaha di 10 daerah yang menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia. Di luar wilayah-wilayah itu, pemerintah daerah dipersilakan jika ingin memberikan keringanan pajak, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing daerah. 

Herman menuturkan, meski Solo tidak masuk dalam 10 destinasi wisata unggulan, yang bisa diberikan pemkot adalah keringanan bukan pembebasan.

‘’Hanya saja kalau usaha itu tutup, pemiliknya kami bebaskan dari kewajiban membayar pajak secara penuh. Tapi kalau masih buka dan sepi, kami beri keringanan semaksimal mungkin,” ujarnya.