Catat! Cara Supplier Ikan di Jateng Bisa Merambah ke Pasar Eropa

22 Feb 2023, 18:30 WIB

Para peserta saat mempelajari dokumen karantina perikanan di kantor BKIPM Semarang Jalan Suratmo Manyaran. (IDN Times/Dok Humas BKIPM Semarang)

Semarang, IDN Times - Tantangan yang dihadapi pengusaha perikanan Jawa Tengah semakin berat menyusul adanya persoalan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Pasalnya, negara-negara Uni Eropa belum bisa menerbitkan dokumen approval number yang baru karena Indonesia dinilai belum dapat memenuhi persyaratan.

Sebagai langkah untuk menyiasati hanbatan tersebut, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berusaha merealisasikan mekanisme Sistem Jaminan Mutu dari hulu-hilir.

Upayanya dengan merevisi Peraturan Kepala BKIPM Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 21 Tahun 2022.

Di Semarang, para petugas BKIPM memutuskan mengumpulkan para supplier (pemasok) ikan untuk dibekali pelatihan cara menangani ikan yang baik dan benar.

1. Bisa belajar cara menangani ikan yang baik dan benar

Sejumlah supliyer ikan saat belajar membaca data karantina perikanan untuk mengetahui strategi pengolahan ikan yang benar. (IDN Times/Dok Humas BKIPM Semarang)

Sub Koordinator Pengawasan Pengendalian dan Informasi BKIPM Semarang, Ely Musyarofah mengaku, dalam proses pelatihan, para supplier dibagi empat kelompok. Hal ini demi memilah keahlian sesuai kemampuan mengolah produk udang, daging rajungan atau kepiting, daging segar dan rumput laut.

"Setelahnya dilakukan pendampingan penyusunan manual CPIB, presentasi, dan diskusi," kata Elly dalam keterangan yang diterima IDN Times.

2. Para supplier berpeluang dapat sertifikat HACCP

Ely Musyarofah, Sub Koordinator Pengawasan Pengendalian dan Informasi BKIPM Semarang saat menjelaskan dengan gamblang caranya mengolah ikan segar agar layak diekspor ke Uni Eropa. (IDN Times/Dok Humas BKIPM Semarang)

Ia berkata, pembekalan pelatihan penanganan ikan menjadi langkah yang dioptimalkan untuk memberi penjaminan mutu. Sehingga kepercayaan konsumen terhadap jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meningkat sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di Jawa Tengah.

Menurutnya, para supliyer juga dapat menerapkan dengan konsisten untuk proses produksinya. Yang diharapkan nantinya dimanfaatkan dalam pengembangan usaha.

"Tidak menutup kemungkinan juga, para supliyer memiliki sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan bisa mengekspor produknya di masa mendatang," sambungnya.

3. Jateng punya 75 pabrik ikan yang sudah tersertifikasi HACCP

Kepala BKIPM Semarang, Shokib bersama jajarannya berpose setelah pelaksanaan sosialisasi bersama para supliyer. (IDN Times/Dok Humas BKIPM Semarang)

Untuk saat ini, BKIPM Semarang menyatakan terdapat 75 Pabrik pengolahan ikan yang telah mengantongi sertifikat HACCP. Dengan kondisi itu, ia mencontohkan bila satu kabupaten punya 100 unit supplier, diharapkan ada 19 kabupaten memiliki potensi serupa sebagai sumber penyedia produk perikanan.

"Maka hal ini merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan untuk kemajuan dan pengembangan produk perikanan di Jateng," tambahnya.

4. Diharapkan bisa menyamakan persepsi dengan pemerintah

Kepala BKIPM Semarang, Shokib saat menjelaskan manfaat sistem karantina perikanan kepada para eksportir. (IDN Times/Dok Humas BKIPM Semarang)

Sedangkan, Kepala BKIPM Semarang menyampaikan, dengan mengajari para supplier ikan setidaknya bisa meningkatkan standar pengendalian mutu dari tingkat hulu sampai hilir.

Ia menyarankan supaya petugasnya turut serta menyamakan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha perikanan Jawa Tengah mengenai perlunya sistem penjaminan mutu.

"Apabila persepsi telah selaras, maka pengendalian mutu dari supliyer dapat terwujud dengan baik dan maksimal," tukasnya.