TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Kepala LKPP Ngaku IKN Butuh Dana Swasta, Kalau Cuma APBD Malah Pusing

Proyek IKN juga mesti pakai produk lokal

Sejumlah bahan kontruksi berada di lokasi segmen tiga di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)
Verified
Fariz Fardianto

Semarang, IDN Times - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengaku membutuhkan dukungan pembiayaan dari kalangan pihak swasta untuk membantu penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Menurut Hendi, sapaan akrabnya, jika IKN hanya mengandalkan anggaran APBN maka prosesnya menjadi berat. 

"Sebab, kalau hanya mengandalkan APBN pasti akan pusing tujuh keliling. sehingga dalam struktur pembiayaan diharapkan ada peran swasta," kata Hendi dalam keterangan yang diterima IDN Times, Sabtu (11/2/2023). 

Baca Juga: Profil Hendrar Prihadi, Dari Nol,  Jadi Wali Kota Semarang hingga Jabat Ketua LKPP

1. LKPP bentuk sistem KPBU

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi (dok. LKPP)

Hendi berkata opsi yang ditempuh untuk memperlancar pemberian pendanaan dari pihak swasta adalah dengan menetapkan sistem KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. 

Karena itulah, ia menjelaskan LKPP menerbitkan Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pengadaan badan usaha melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha di Ibu Kota Nusantara.

2. Investor IKN juga diminta pakai produk dalam negeri

Desain pemenang Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di IKN Nusantara. (dok. Kementerian PUPR)
Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Ia mendorong kepada pihak swasta agar mengacu pada patokan aturan tersebut supaya pengadaan bisa dikerjakan lebih cepat dan sederhana. 

"Serta kami juga kedepankan pemakaian produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," cetusnya.

3. Populasi di Jawa sudah tidak berimbang

IDN Times/Galih Persiana

Ia pun mengemukakan bila proyek pembangunan IKN yang ditargetkan pada tanggal 17 Agustus 2024, perlu dukungan semua pihak. LKPP diklaim sedang berusaha melakukan upaya percepatan.

"Satu, dari sisi ekonomi, pemerataannya akan berjalan, yang dulu hanya terkonsentrasi di pulau Jawa khususnya Jakarta, nanti pasti akan terbagi. Kedua, terkait kualitas hidup masyarakat pasti akan bisa lebih baik lagi, karena saat ini sekitar 56 persen populasi ada di pulau Jawa, jadi sudah sangat tidak berimbang," terangnya. 

Baca Juga: Otorita IKN Klaim 65 Persen Area IKN Nusantara Jadi Hutan Lindung

Topik:
jawa tengah
Semarang
ikn
Update me
Berita Terkini Lainnya

Sempat Kisruh, UNS Kembali Gelar Pemilihan Rektor

Seminggu Gak Ketemu, Basarnas Rembugan sama Keluarga 8 Penambang: Operasi Ditutup

Modus Tengok Napi Kedungpane, Budhe dan Ponakan Simpan 15 Pil Koplo di Bra

Dilanda Kekeringan, 2,6 Juta Liter Air Bersih Disalurkan di 87 Desa Wilayah Jateng

Wali Kota Semarang Sebut Kucing Liar yang Ditangkap Damkar Gak Rabies

Tolong Bu Wali Kota, 4 SMA di Semarang Tidak Dilewati BRT

Cuaca Hari Ini 1 Agustus 2023: Surakarta Berawan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca Hari Ini 1 Agustus 2023, Sebagian Tegal Bakal Berawan Sepanjang Hari

Perayaan Hari Anak Nasional, 1.500 Ikuti Anak Ikuti Senam Ceria

Jadwal PSIS Semarang Bulan Agustus di BRI Liga 1 2023/2024, Lawan Siapa Saja?