6 Syarat Daftar Panwaslu Kelurahan Kota Semarang, Siapkan Dokumen ini
Pendaftaran Panwaslu Kelurahan di Panwaslu Kecamatan Kota Semarang (dok. Bawaslu Kota Semarang)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang membuka pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk Pemilu 2024. Penerimaan berkas pendaftaran dibuka pada 14 Januari hingga 19 Januari 2023.
1. Memiliki KTP elektronik dan berusia minimal 21 tahun
Koordinator Divisi Organisasi, SDM dan Diklat Bawaslu Kota Semarang, Lianasari (dok. Bawaslu Kota Semarang)Koordinator Divisi Organisasi, SDM dan Diklat Bawaslu Kota Semarang, Lianasari mengatakan, pendaftaran panwaslu kelurahan terbuka untuk pendaftar dari 177 kelurahan Se-Kota Semarang. Sedangkan, pendaftaran dan penyerahan berkas dilakukan secara langsung di Kantor Panwaslu Kecamatan di wilayah masing-masing pada pukul 08.00–17.00 WIB.
"Informasi lebih lanjut masyarakat dapat memantau media sosial Bawaslu Kota Semarang dan Panwaslu Kecamatan," ungkapnya, Jumat (13/1/2023).
Adapun, untuk mendaftar menjadi panwaslu kelurahan, masyarakat harus memenuhi sejumlah syarat. Ada enam syarat utama, antara lain Warga Negara Indonesia yang berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, berusia paling rendah 21 tahun pada saat pendaftaran.
Baca Juga: Bawaslu Temukan 611 Data Ganda Parpol Peserta Pemilu 2024 di Semarang
2. Tidak terdaftar sebagai anggota parpol
Kumpulan baliho para petinggi Parpol di Kota Bandar Lampung (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)Selanjutnya, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Pendaftar juga harus mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil.
Editor’s picks
Kemudian, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, serta pengawasan pemilu. Terakhir, berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Lianasari menegaskan, calon peserta seleksi panwaslu kelurahan harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon.
"Untuk memastikan hal tersebut kami sudah instruksi ke panwaslu kecamatan agar mengecek pendaftar sesuai syarat dan ketentuan tersebut. Kemudian, pendaftar nantinya juga perlu melakukan cek NIK secara mandiri melalui aplikasi yang dimiliki oleh KPU, yakni SIPOL (sistem informasi partai politik) dan SILON (sistem informasi pencalonan) untuk mengetahui apakah pendaftar sebagai anggota partai politik maupun memiliki dukungan kepada calon DPD," jelasnya.
3. Harus memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen
Ilustrasi perempuan muda (IDN Times/Arief Rahmat)Selanjutnya, pendaftar diminta bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi termasuk apabila terpilih. Selain itu, juga tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
Dalam melaksanakan penerimaan pendaftaran, panwaslu kecamatan juga harus memperhatikan keterwakilan perempuan sedikitnya 30 persen. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong keterlibatan perempuan untuk berkontribusi dalam mengawasi Pemilu 2024.
‘’Setelah proses seleksi kami akan mengumumkan peserta yang lulus administrasi calon anggota panwaslu kelurahan pada 28 Januari 2023. Selanjutnya, pelaksanaan tes wawancara calon anggota panwaslu kelurahan akan dilaksanakan pada 31 Januari hingga 2 Februari 2023. Adapun, panwaslu kelurahan terpilih akan diumumkan pada 4 Februari 2023,’’ tandas Lianasari.
Baca Juga: 3 Warga Semarang Lapor Bawaslu, Namanya Dicatut Jadi Anggota Parpol
