2. Pengambilan air bawah tanah menjadi biang kerok amblesan tanah di Semarang

ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Dampak dari pengambilan air tanah yang berlebihan tersebut mengakibatkan amblesan tanah. Air tanah yang diambil secara terus-menerus juga berdampak pada perubahan struktur di bawah tanah hingga terjadi ambles.

‘’Setelah air banyak disedot kemudian air hujan masuk ke dalam tanah terjadi ketidakseimbangan dalam pembentukan air tanah lagi. Amblesan tanah ini berkontribusi cukup besar terhadap banjir, karena ketika hujan deras saluran tidak bisa menampung,’’ tutur Nila yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Baca Juga: Banjir Semarang, 101.366 Jiwa Terdampak dan 5 Orang Meninggal 

3. Cuaca ekstrem bukan penyebab banjir di Semarang

Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr Amalinda Savirani menyampaikan hasil penelitian Konsorsium Ground Up dan penyebab banjir di Kota Semarang. IDN Times/Anggun Puspitoningrum.

Peneliti Konsorsium Ground Up lainnya, Dr Amalinda Savirani turut menyampaikan temuan penyebab banjir yang melanda Kota Semarang. Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu menyampaikan, pihaknya berusaha memahami apa yang dimaksud dengan fenomena alam.

‘’Pak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan ini adalah dampak dari cuaca ekstrem, sehingga menghasilkan situasi banjir di Kota Semarang. Ya, mungkin beberapa tahun terakhir banjir di Semarang sudah berkurang, karena ada project infrastruktur seperti normalisasi Banjir Kanal Timur sampai pemasangan pompa. Upaya itu pun membuat warga Kota Semarang lega, karena banjir tidak datang lagi dalam lima tahun terakhir. Namun, ketika beberapa waktu lalu banjir muncul lagi dan lumayan besar di puluhan titik, maka disini yang perlu dipahami adalah faktor-faktor lain sebagai pemicunya,’’ jelasnya.

Para peneliti dari konsorsium tersebut memahami kejadian banjir pada awal Februari 2021 itu tidak sekadar dari pendekatan teknis, melainkan juga aspek lainnya seperti sosial ekologis.

‘’Saat banjir kemarin kami langsung melihat data. Dari sana kami memahami dari tata kelola air bawah tanah dan air tanah permukaan, bahwa ada ketergantungan warga Semarang terhadap air bawah tanah untuk kehidupan sehari hari. Kalau air bawah tanah itu terus disedot, maka akan meninggalkan banyak rongga di bawahnya, kemudian ada tekanan bangunan dari atas juga. Faktor-faktor inilah yang memengaruhi penurunan muka tanah yang sangat tinggi di Indonesia, khususnya di Kota Semarang,’’ katanya.

4. Warga yang tinggal di daerah pantai semakin terdampak

Ilustrasi foto dampak banjir bandang. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Ada penggabungan antara aspek teknis dengan sosial, dari pengambilan kebijakan yang kemudian berdampak pada warga.

‘’Banjir ini kombinasi banyak faktor, tidak hanya karena cuaca ekstrem seperti yang banyak pimpinan publik sampaikan dan bahkan dikatakan tidak bisa dikendalikan, tapi ada faktor lainnya yang memperparah,’’ tutur Amalinda. 

Banjir di Kota Semarang jika dilihat dari kajian geologi, terjadi karena infrastruktur tidak cukup memadai. Kemudian dari aspek sosial, pengambil kebijakan tidak bisa mempertimbangkan siapa yang menjadi prioritas. Sehingga, saat terjadi hujan ekstrem ada keterbatasan infrastruktur untuk menanggulangi masalah tersebut. 

Para peneliti Konsorsium Ground Up itu kembali memaparkan temuan yang memperparah banjir di Kota Semarang. Yaitu tingkat dampak warga yang tinggal di daerah dekat pantai semakin tinggi. Responden yang tinggal di Mangkang Wetan, Randu Garut, Terboyo Kulon dan Terboyo Wetan paling banyak mengalami banjir -baik akibat luapan sungai maupun rob. Sebanyak 73,2 persen responden di Mangkang Wetan dan Randu Garut  pernah mengalami banjir dan 40 persen mengalami rob.

Sedangkan 96,2 persen responden di Terboyo Wetan dan Terboyo Kulon pernah mengalami rob. Separuh responden di Kelurahan Kuningan, Panggung Kidul dan Panggung Lor pernah mengalami banjir dan 37,5 persen mengalami rob.

5. Layanan jaringan PDAM belum menjangkau permukiman di daerah dekat pantai

Ilustrasi pengerjaan jaringan air PDAM. Instagram / pdamsuryasembada

Temuan selanjutnya, penduduk yang tinggal di dekat pantai menghadapi risiko lain terkait air, yaitu kesulitan mendapat air bersih. Sebab, di daerah tersebut menggunakan air payau, karena air di sana terpengaruh air laut. Adapun, layanan jaringan PDAM belum sampai kesana, sehingga 98,8 persen warga Mangkang Wetan, Randu Garut masih mengandalkan air tanah.

Kemudian, perubahan tata guna lahan yang terjadi di Panggung Lor, Panggung Kidul dan Terboyo juga berperan meningkatkan risiko banjir. Semula kawasan ini adalah tempat resapan air dari bagian Semarang atas dan sekarang telah berubah menjadi kawasan perumahan dan industri. Hal ini menyebabkan kapasitas infiltrasi berkurang, air tidak dapat meresap ke tanah sehingga tergenang. Selain itu, perubahan tata guna lahan juga menambah beban tanah di area tersebut yang potensial menyebabkan terjadinya amblesan tanah.

Baca Juga: Semarang Banjir, Hendi: Kapasitas Pompa Tak Mampu Kendalikan Air Hujan

6. Infrastruktur besar dan teknologi mesin selalu jadi solusi banjir

Banjir di jalur Semarang-Kendal Jalan Raya Mangkang. Dok. Laporan Warga MIK Semar

Temuan terakhir, penelitian juga menunjukkan bahwa respons dominan terhadap banjir adalah melalui infrastruktur besar dan teknologi mesin-mesin hidrolik. Hal tersebut sudah dimulai sejak Belanda mulai meluruskan aliran Sungai Garang menjadi Banjir Kanal Barat pada 1850 yang diikuti dengan pembangunan Banjir Kanal Timur di sisi kanannya pada 1896. 

Mega infrastruktur itu ditunjang oleh pengoperasian pompa yang tersebar di banyak lokasi di Semarang. Dari data Dinas Pekerjaan Umum diketahui terdapat 78 pompa di 43 rumah pompa yang tersebar di seluruh Kota Semarang dengan kapasitas 83.620 m3/detik.

7. Demokrasi penyerapan aspirasi warga yang terdampak banjir perlu didengar

Peneliti tata kelola air dan kota Universitas Amsterdam, Bosman Batubara menyampaikan hasil penelitian Konsorsium Ground Up dan penyebab banjir di Kota Semarang. IDN Times/Anggun Puspitoningrum.

Peneliti tata kelola air dan kota Universitas Amsterdam, Bosman Batubara menyampaikan, dampak terbesar dari ketergantungan terhadap air tanah dalam ini dirasakan oleh warga yang tinggal di dekat pantai di Semarang Utara. Selain mendapatkan banjir dari luapan sungai di sana juga terkena limpasan rob.

‘’Dari semua permasalahan tadi, sepertinya respons dari pemerintah selalu pada solusi infrastruktur. Misalnya, dengan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD). Padahal, hal itu belum tentu menyelesaikan masalah. Adanya infrastruktur itu akan berjumpa dengan masalah sosial, ekologi, dan teknologi. Sehingga, jika ini untuk kepentingan orang banyak dan bicara demokrasi, maka perlu menyerap aspirasi warga, bukan hanya dengan model pendekatan tidak partisipan,’’ ujar mahasiswa Program Doktor pada IHE Delft Institute for Water Education itu. 

Sementara, lanjut Bosman, terkait infrastruktur seperti rumah pompa tidak bisa sepenuhnya jadi solusi. Sebab, penyelesaian secara teknis ini memiliki keterikatan dengan aspek sosial, ekologi, dan lainnya. ‘’Kondisi itu pernah saya temui ketika ada rumah pompa ambles di Semarang Utara, karena penurunan muka tanah. Hal ini tidak bisa diselesaikan dengan membangun rumah pompa yang baru,’’ imbuhnya.   

Berdasarkan riset dari Konsorsium Ground Up disimpulkan, risiko terkait air di Semarang sebagai bagian integral dari lokasi yang berada di kawasan rendah dengan jenis tanah alluvial muda. Kemudian, didukung kenaikan muka air laut dan konsentrasi penduduk serta aktivitas ekonomi, maka pendekatan yang digunakan sekarang tidak lagi tepat digunakan sebagai pendekatan utama.

8. Perlu pengembangan sistem peringatan dini hingga alternatif infrastruktur untuk tangani banjir

Dok. Humas Pemprov Jateng

Beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk mengurangi risiko banjir di Semarang adalah pengelolaan dari sisi permintaan (demand management) melalui efisiensi penggunaan air, pemerintah perlu mengembangkan insentif bagi penggunaan air permukaan dan disinsentif bagi penggunaan air tanah, pemanenan air hujan pada beragam skala. 

Lalu, pengembangan sistem peringatan dini, demokratisasi infrastruktur dengan mencari alternatif-alternatif infrastruktur melalui prinsip meninggalkan mega infrastruktur yang tersentral dan biasanya dipaksakan dari “atas ke bawah”, pindah ke infrastruktur yang lebih kecil, terdesentralisasi, dan lebih partisipatoris menyerap aspirasi atau model praksis dari “bawah ke atas”. 

Pemahaman yang lebih baik akan faktor-faktor yang berpengaruh meningkatkan risiko banjir itu perlu dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat agar Pemerintah Kota Semarang memiliki respons yang lebih baik apabila terjadi bencana di masa datang.

Baca Juga: Banjir Semarang, 64.840 Pelanggan Listrik Kena Pemadaman Seminggu