Anggaran Pilwalkot Semarang Membengkak, Untuk Pengadaan APD Rp24 M
[Ilustrasi] Seorang disabilitas netra memasukkan surat suara kedalam kotak pada Pilpres 2019 lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Anggaran penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang (Pilwalkot) 2020 membengkak, karena digelar pada masa pandemik COVID-19. Untuk biaya pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas tempat pemungutan suara (TPS) dan lainya diprediksi menelan biaya Rp24 miliar.
1. Penerapan protokol kesehatan untuk Pilwalkot Semarang butuh anggaran Rp 24 miliar
Mural Pilkada Serentak 2020 ( ANTARA FOTO/Fauzan)Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan, untuk penerapan protokol kesehatan saat penyelenggaraan Pilwalkot Semarang pada Desember mendatang pihaknya membutuhkan anggaran Rp 24 miliar.
"Saat ini kami sudah ada anggaran Rp 14 miliar, yakni Rp 8 miliar dari hasil rasionalisasi dana hibah APBD yang diberikan Pemkot Semarang pada awal tahapan pilkada. Kemudian, ada tambahan Rp 6 miliar dari dana hibah melalui APBN," ungkapnya melalui rekaman resmi, Jumat (17/7/2020).
Saat ini KPU Kota Semarang tengah menunggu kabar dari pemerintah pusat terkait ada atau tidaknya tambahan anggaran senilai Rp 10 miliar untuk menutup kebutuhan biaya APD.
Baca Juga: PDIP Jateng Buka Kesempatan Gibran Rakabuming Daftar Pilwalkot Solo
2. Anggaran digunakan untuk pengadaan APD dan tes rapid
Ilustrasi Rapid Test Plasma (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Lelaki yang akrab disapa Nanda itu menjelaskan, anggaran untuk penerapan protokol kesehatan COVID-19 saat pelaksanaan tahapan Pilwalkot Semarang 2020 ini antara lain digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri berupa masker, face shield, sarung tangan dan lainnya bagi petugas pilkada.
"Selain itu, anggaran tersebut juga untuk tes rapid petugas agar mereka aman saat bertugas dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang nanti datang saat pemilihan," jelasnya.
Editor’s picks
Adapun, petugas-petugas KPU yang akan mendapatkan tes rapid antara lain petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), petugas pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, anggota panitia pemungutan suara (PPS), dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).
3. Jumlah TPS untuk pencoblosan menjadi 3.447
Ilustrasi pilkada serentak (IDN Times/Mardya Shakti)Sementara, anggaran untuk pelaksanaan tahapan, termasuk ada penambahan TPS dari 3.000 menjadi 3.447 juga sudah terpenuhi.
Untuk diketahui, sebelumnya KPU menerima dana hibah dari APBD Kota Semarang untuk Pilwalkot sebesar Rp 71,9 miliar untuk pelaksanaan Pilwalkot Semarang 2020 sebelum adanya COVID-19.
Sementara, saat penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang di Hotel Grand Candi, Kamis (16/7/2020), Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, tahapan Pilwalkot 2020 harus dikelola dengan baik.
4. Protokol kesehatan wajib dipatuhi sebagai antisipasi klaster baru di Pilwalkot Semarang 2020
ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/"KPU tentunya sudah pengalaman dalam menyelenggarakan Pemilu. Tetapi Pemilu kali ini berbeda, karena adanya pandemik COVID-19. Maka kami menyambut baik KPU yang telah bekerja sama dengan gugus tugas, menyiapkan SOP Kesehatan,” katanya dalam keterangan resmi.
Selama proses pemilihan berlangsung masyarakat dan petugas KPU diharap selalu waspada serta menjalankan sesuai protokol kesehatan seperti penyediaan wastafel, dan kebersihan alat-alat pada saat pencoblosan.
“Bilik TPS ada wastafel portabel, atau mungkin pakunya yang digunakan untuk mencoblos akan selalu disterilkan atau bisa disiapkan hand sanitizer, teknisnya akan terus kita diskusikan sesuai perkembangan virus corona rujukan dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Upaya ini agar jangan sampai klaster baru dari pelaksanaan Pilwalkot Semarang,” katanya.
Baca Juga: 2.129 PPDP Pilkada Purbalingga Bakal Ikuti Rapid Test Sebelum Bertugas
