Genjot Penerimaan PAD, Bapenda Semarang Bagi-Bagi Doorprize
ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Pemerintah Kota Semarang berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023 ini. Berbagai cara dilakukan agar target penerimaan sebesar Rp1,9 triliun bisa tercapai.
1. Permudah masyarakat bayar pajak dan retribusi
Ilustrasi kegiatan pembayaran pajak. ANTARA FOTO/Nova WahyudiKepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyasari mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah upaya agar masyarakat mau membayar pajak dan retribusi daerah.
‘’Kami berikan kemudahan pembayaran digital, pembebasan denda, hingga pengundian dan bagi-bagi doorprize,’’ ungkapnya, Selasa (17/10/2023).
Adapun, komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain.
Menurut perempuan yang akrab disapa Iin, retribusi daerah akan menjadi komponen perhatian untuk meningkatkan PAD Kota Semarang. Sebab, hingga kini capaian retribusi daerah baru menyentuh angka 60 persen dari target Rp140 miliar.
"Retribusi perlu kami optimalkan lagi karena realisasinya masih cukup rendah, yakni pada kisaran 60 persen. Maka itu, kami mendorong kenaikan dari sektor restribusi dengan melakukan digitalisasi melalui sistem e-Retribusi di pasar-pasar tradisional,’’ jelasnya.
Baca Juga: Pemkot Semarang Kebut Perbaikan Drainase untuk Antipasi Banjir
2. Optimalkan penerimaan retribusi
Editor’s picks
Ilustrasi wirausaha di pasar tradisional (IDN Times)Upaya tersebut dilakukan Bapenda agar penerimaan retribusi meningkat, sekaligus mengajak masyarakat untuk melakukan pembayaran secara nontunai dengan menggunakan QRIS saat bertransaksi di pasar tradisional.
Sementara, penerimaan paling besar untuk PAD, yaitu pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepatuhan masyarakat membayar PBB ini cukup tinggi.
"PBB targetnya setiap tahun cukup besar yaitu lebih dari Rp600 miliar. Sampai saat ini realisasinya sudah lebih dari 90 persen. Artinya masyarakat sudah mulai sadar meskipun belum 100 persen. Sedangkan, tingkat kepatuhan masyarakat membayar PBB masih di angka 70 persen," jelas Iin.
3. Bebaskan denda bayar PBB
(Ilustrasi rumah subsidi) ANTARA FOTO/Raisan Al FarisiUntuk diketahui, target pajak daerah tahun ini sebesar Rp1,9 triliun. Adapun, saat ini realisasi penerimaan sudah mencapai Rp1,6 triliun.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, pihaknya memberikan kemudahan lewat pembebasan denda bayar PBB, kemudahan bebas denda dengan syarat melakukan pembayaran menggunakan QRIS. kemudian, juga ada keringanan denda pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan diskon 10 persen.
"Ini untuk mengoptimalkan penggunaan digitalisasi, kalau bayar manual tetap dikenakan denda. Kemudian, selain bebas denda, nanti juga akan ada pengundian PBB yang doorprizenya cukup menarik. Ada rumah, mobil, sepeda motor yang akan diundi awal November," tandas Iin.
Baca Juga: Tangani Kemacetan, Pemkot Lakukan Pelebaran Jalan Veteran Semarang
