Semarang Butuh Formasi PPPK Pustakawan, Wali Kota Minta ke DPR
Pemkot Semarang menerima kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Balai Kota Semarang, Rabu (4/10/2023). (dok. Pemkot Semarang)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Pemerintah Kota Semarang meminta pembukaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) khusus formasi pustakawan. Hal itu disampaikan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu saat kunjungan kerja reses anggota Komisi X DPR RI di Balai Kota Semarang, Rabu (4/10/2023).
1. Minta PPPK formasi pustakawan dibuka
ilustrasi pustakawan (pexels.com/Tima Miroshnichenko)‘’Pada kunjungan Komisi X DPR RI ini banyak yang kami sampaikan sebagai masukan seperti Undang-Undang ASN. Khususnya, kami juga minta agar PPPK untuk formasi pustakawan dibuka,’’ ungkapnya.
Permintaan Pemkot Semarang ini karena sekarang sudah tidak bisa mengangkat dari non ASN. Sedangkan, pembukaan PPPK untuk pustakawan sangat penting mengingat formasi tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang vital dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
‘’Jadi, sekalian saja kami sampaikan masukan tersebut. Apalagi, perpustakaan milik Kota Semarang ini berada di dekat dengan pusat pendidikan. Sehingga, ini bisa menarik masyarakat untuk datang ke perpustakaan,’’ tutur perempuan yang akrab disapa Ita.
Baca Juga: Pemkot Semarang Cari Dana Segar untuk Pindahkan Balaikota ke Mijen
2. Syarat pembangunan perpustakaan belum akomodir kebutuhan anak muda
Ilustrasi perpustakaan (IDN Times/Reza Iqbal)Selain itu, Pemkot Semarang juga menyampaikan aspirasinya kepada anggota Komisi X DPR RI perihal persyaratan pembangunan perpustakaan. Sebab, syarat-syarat pembangunan perpustakaan tersebut kurang bisa mengakomodir kebutuhan generasi muda dan belum melihat situasi di lapangan.
“Kami akan mencoba lagi dan memahami (syarat pembangunan perpustakaan), kalaupun ada luas tanah di atas 3.000 meter kemudian harus gedung semua. Ya, pasti dapat asetnya pemkot di luaran tengah kota,’’ jelasnya.
3. Minta pemerintah bangunkan perpustakaan sesuai standar
IDN Times/Reza IqbalPemerintah meminta agar pemerintah pusat bisa memahami dan mencarikan win-win solution. Sehingga, bisa dibangun perpustakaan yang sesuai standar, tetapi juga bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak milenial sekarang.
Untuk diketahui, kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Kota Semarang tersebut, turut dihadiri juga oleh Kepala OPD Pemerintah Kota Semarang, berbagai perwakilan kampus di Kota Semarang, tokoh-tokoh, para pakar pendidikan, budayawan, pegiat pariwisata, pemuda, olah ragawan, dan berbagai organisasi yang memiliki gerak yang sama dengan Komisi X DPR RI.
Baca Juga: Setelah Masak Nasi Goreng, Pemkot Semarang Gelar Lomba Kelola Sampah
