UMP Jateng 2021 Naik 3,27 Persen, Apindo Sesalkan Keputusan Ganjar
ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyesalkan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sebesar 3,27 persen. Terkait keputusan Ganjar itu Apindo memilih jalur hukum dengan menggugat di PTUN.
1. Apindo sesalkan keputusan SK Gubernur tentang UMP Jateng 2021
Ilustrasi buruh, pekerja (IDN Times/Arief Rahmat)Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Ganjar yang menerbitkan SK Gubernur Nomor 561/48 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, yakni dari nilai sebesar Rp1.798.979,12 dinaikkan sebesar Rp 56.963,90 (3.27 persen) di tengah kondisi ekonomi di Jateng yang mengalami keterpurukan akibat dari pandemik COVID-19.
‘’Sebab, saat ini 80 persen perusahaan dan industri di Jateng terdampak COVID-19. Hanya 20 persen yang beroperasi normal seperti, industri jamu, obat-obatan, makanan dan minuman. Industri inilah yang justru kita dorong untuk menaikkan UMP, tapi yang 80 persen ini sangat berat,’’ ungkapnya saat dihubungi, Selasa (3/11/2020).
Padahal, lanjut dia, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kapan COVID-19 berakhir. Sedangkan, keputusan gubernur tersebut justru menambah kesulitan bagi dunia usaha untuk memperbaiki kinerjanya di tahun 2021.
Baca Juga: Imbas COVID-19, 50.511 Debitur di Jawa Tengah Ajukan Relaksasi Kredit
2. Banyak pengusaha di Jateng meminta relaksasi pembiayaan ke pemerintah
Editor’s picks
Teller Bank BRI Semarang (Shutterstock/Rizal Ariawan)"Saat ini saja para pengusaha terus menjerit meminta kepada pemerintah relaksasi perpajakan, relaksasi cicilan utang di bank, relaksasi tagihan PLN, relaksasi iuran BPJAMSOSTEK. Ini karena kondisi sekarang memang berat, bahkan ada industri yang tidak maksimal beroperasi hanya 30 persen sampai 60 persen," kata Frans.
Untuk diketahui, keputusan kenaikan UMP oleh Gubernur Jateng ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Permenaker No 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. Patut diduga pula bahwa gubernur tidak melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik dan hal ini merugikan bagi dunia usaha yang faktanya saat ini masih dalam keadaan terpuruk.
Frans menjelaskan, keputusan gubernur tersebut berakibat hilangnya kepastian hukum dan patut dikhawatirkan berimbas kacaunya proses pembahasan upah minimum kabupaten dan kota yang saat ini sedang dilaksanakan di seluruh Jateng.
3. Apindo Jateng tempuh jalur hukum gugat Ganjar ke PTUN
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dok. Humas Pemprov Jateng"Kurang tanggapnya gubernur terkait UMP ini pasti berdampak pada tuntutan upah minimum di kabupaten dan kota. Adapun, tuntutan kenaikan upah ini tidak mungkin pengusaha penuhi sekarang, " tuturnya.
Memperhatikan hal-hal tersebut DPP Apindo Jawa Tengah akan mengambil langkah-langkah hukum dengan menggunakan hak konstitusinya melalui jalur hukum, menggugat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Semarang.
Baca Juga: Edaran Menaker Dicuekin, Ganjar Naikan UMP 2021 di Jateng Rp56 Ribu
