2. Penjaringan bacaleg sampai dua kali lipat

Ilustrasi Pilkada. (IDN Times/Mardya Shakti)

Walaupun muncul kegamangan, akan tetapi Panggah menekankan kalau partainya sampai detik ini masih konsisten mengikuti jadwal Pemilu sesuai arahan DPP Golkar. Jadwal yang diikuti mulai penjaringan bacaleg untuk Pileg, Pilkada serentak maupun Pilpres. 

Di wilayah Jawa Tengah, ia menyatakan Golkar sedang menyeleksi bacaleg yang jumlahnya 200 persen atau dua kali lipat dari total kursi di setiap Dapil. Bacaleg yang ikut penjaringan DPD Golkar Jateng berasal dari tokoh-tokoh senior, kalangan usia 30-an tahun sampai yang berusia muda. 

"Tentu kita persiapannya atas dasar penjadwalan Pemilu yang sudah ada. Baik Pileg, Pilpres dan Pilkada. Itu sesuai jadwal DPP. Kita penjaringan bacaleg ada 200 persen atau dua kali lipat dari total kursi di dapil tersebut. Selanjutnya ada proses penjaringan nama 150 persen dan 100 persen saat masuk bulan April. Prinsipnya Golkar adalah partai yang mampu melakukan regenerasi. Hampir ada di semua usia. Usia senior, usia kemrampu atau istilahnya yang umuran 30'an, maupun usia muda," tegasnya. 

3. Golkar teruji dan punya pengalaman

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Soal masa kampanye yang hanya diberi waktu 75 hari oleh KPU RI, Panggah menyikapinya dengan tenang. Menurutnya tak ada keresahan sedikitpun berkaitan dengan waktu kampanye Pemilu 2024 yang singkat. 

"Mencukupi atau tidak mencukupi ya tergantung bagaimana kerja kita. Dikasih waktu panjang kalau leha-leha ya tidak bisa penuhi target. Kalau waktu singkat kita pasti serius turun ke lapangan. Gak ada keresahan. Golkar partai besar punya pengalaman, pasti punya cara menyikapi masalah. Kita sudah teruji," paparnya. 

4. Elite Demokrat wait and see

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama kader Demokrat. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.)

Sedangkan, Kartina Sukawati, Sekretaris DPD Demokrat Jateng untuk menyikapi keputusan penundaan Pemilu 2024, partainya kini sedang melakukan pemantapan di setiap Dapil. 

"Sesuai perintah DPP tolak proposional tertutup. Soal penundaan Pemilu kita masih pemantapan di Dapil masing-masing dan wait and see. Untuk tahapan pendaftaraan bacaleg sekitar Mei 2023," ungkapnya.

5. Sepakat lawan PN Jakpus

pixabay.com

Senada juga diungkapkan Bendahara Demokrat Jateng, Kholik Idris. Kholik berkata keputusan PN Jakpus telah memunculkan kegaduhan publik yang luar biasa. Putusan PN Jakpus ini telah telah ditentang oleh kalangan partai dan pemerintah karena tidak masuk akal disaat proses penyelenggaraan Pemilu sedang berjalan. 

"Putusan PN Jakpus harus dilawan bersama, baik secara hukum maupun politik. Perlawanan hukum dilakukan pihak terkait yaitu KPU dengan mengajukan banding. Sedangkan perlawanan politik berupa penolakan keras dan massif oleh pemerintah, masyarakat dan partai politik," cetusnya melalui pesan WhatsApp. 

Ia juga curiga bahwa keputusan PN Jakpus justru diduga sebagai bagian skenario menggagalkan Pemilu 2024. "Karena itu Para hakim yang memutus perkara ini juga mesti diperiksa oleh KY secara terbuka dihadapan publik karena dianggap tidak profesional dalam memutus sengketa hukum. Jika terbukti berbuat melebihi kewenangan, harus diberi sanksi tegas berupa pemecatan tidak hormat dan bisa dipidanakan," bebernya. 

6. Penundaan Pemilu 2024 tidak bisa dipertanggungjawabkan

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Terpisah, Ketua KPU Jateng, Paulus Widiyantoro kepada IDN Times menyampaikan, pihaknya masih on the track dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024. Bulan ini pihaknya masih merampungkan tahapan pemutakhiran data pemilih dan coklit. 

Untuk tahapan pendaftaran bacaleg tingkat legislatif, katanya masih sesuai jadwal bulan Mei 2023. Dan untuk tahapan pendaftaran bacaleg DPD RI, KPU Jateng sedang menyeleksi 11 nama yang memasukkan berkas persyaratannya. 

"Di tingkat pusat, KPU RI sudah bersikap. Teman-teman di Jakarta sudah jalankan jalur banding. Untuk pendaftaran caleg legislatif jadwalnya masih Mei. Untuk sekarang tahapannya pemutakhiran data dan Coklit. Proses untuk pendaftaran caleg DPD RI masih dalam masa perbaikan. Ada 11 bakal calon, tujuh orang berkasnya memenuhi syarat, empat orang masih proses perbaikan," ujar Paulus.

"Kita gak ada kekhawatiran karena langkah yang diambil KPU tetap sama, tetap jalan. Isu penundaan pemilu jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena semua regulasi tidak memungkinkan dan kita pastikan aturan undang-undang masih sampai sekarang," pungkasnya. 

Baca Juga: Elite Demokrat Jateng Kepengin AHY Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024